Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace, sebuah badan perdamaian internasional strategis.
Keputusan besar ini lahir setelah Presiden mengumpulkan para diplomat senior lintas generasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Langkah konsolidasi ini bertujuan menyatukan visi diplomasi dan kemanusiaan Indonesia di panggung global.
Keanggotaan tersebut diharapkan memperkuat posisi tawar Jakarta sebagai mediator konflik internasional yang disegani.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa pertemuan tertutup tersebut berlangsung sangat produktif. Seluruh elemen diplomatik, mulai dari pejabat aktif hingga para mantan menteri luar negeri, memberikan dukungan penuh.
“Seluruh tokoh menyampaikan pertimbangan yang pada intinya sudah koheren. Terdapat kesamaan arah mengenai posisi Indonesia dalam organisasi tersebut,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menjadi Kekuatan Penyeimbang Dunia
Kehadiran Indonesia di Board of Peace bukan sekadar formalitas. Indonesia akan bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, dan Mesir, untuk membentuk kekuatan kolektif baru.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyoroti potensi besar dari aliansi ini. Menurutnya, kelompok delapan negara ini akan menjadi suara penyeimbang dalam pengambilan keputusan global.
Berikut peran Indonesia dalam organisasi tersebut:
- Kekuatan Kolektif: Menjadi bagian dari blok delapan negara Muslim kunci untuk menyeimbangkan kebijakan global.
- Diplomasi Aktif: Mengawal penyelesaian konflik kemanusiaan secara langsung melalui jalur formal organisasi.
- Stabilitas Kawasan: Memastikan perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi prioritas agenda internasional.
Meski bergabung dalam badan internasional baru, pemerintah menjamin arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan berubah. Fokus utama tetap tertuju pada pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi yang sangat keras terkait hal ini. Indonesia menjadikan forum ini sebagai instrumen baru untuk menekan perdamaian yang adil.
“Presiden menegaskan Indonesia tidak akan pernah meninggalkan komitmen terhadap Palestina. Prinsip two-state solution adalah harga mati,” tegas Alwi Shihab.
Dengan tercapainya konsensus di kalangan diplomat senior ini, Indonesia kini melangkah dengan legitimasi moral yang kuat. Bergabungnya Jakarta di Board of Peace diharapkan menjadi motor penggerak perdamaian dunia yang lebih inklusif dan nyata.(NR)
