Jakarta — Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memaparkan kerangka fiskal untuk tahun anggaran 2027 dalam sidang paripurna di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Melalui pidato kenegaraan tersebut, pemerintah menetapkan delapan sektor prioritas yang terangkum dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi jangka menengah.
Delapan fokus strategis yang digariskan meliputi:
- Kedaulatan Pangan
- Kemandirian Energi Dan Air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan Industrialisasi
- Infrastruktur, Perumahan, Dan Ketahanan Bencana,Penguatan Ekonomi Kerakyatan
- Pembangunan Desa
- Penurunan Kemiskinan
Agenda ini akan diperkuat melalui reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi yang lebih agresif.
Dalam postur anggaran 2027, pemerintah merencanakan belanja negara mencapai 4.097,2 triliun Rupiah, sebuah langkah ekspansif dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, proyeksi pendapatan negara dipatok pada angka 3.426,0 triliun Rupiah. Dengan target pembiayaan sebesar 671,2 triliun Rupiah, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tetap berada di level disiplin, yakni 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB),” ujar Presiden dalam paparannya di hadapan legislatif.
Optimisme pemerintah terlihat dari target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 6 persen, melampaui capaian tahun 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, serta memangkas tingkat pengangguran terbuka ke angka 4,30 hingga 4,87 persen.
Menanggapi performa fiskal saat ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat dan tanggung jawab fiskal.
Data BPS per Juli 2026 menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 21,3 persen, sementara belanja negara tercatat tumbuh 18,2 persen.
“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap PDB, ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal,” tutur Presiden Prabowo.
