Shanghai, China — Saat China dan Amerika Serikat terus berseteru dalam perang teknologi, Perdana Menteri Li Qiang tampil menjadi suara global yang menyerukan konsensus internasional soal tata kelola kecerdasan buatan (AI).
Menurut Li, AI boleh menjadi pendorong revolusi industri baru, namun tak boleh dikuasai oleh kelompok kecil dengan risiko elitisme teknologi.
“Risiko dan tantangan yang dibawa oleh AI telah menarik perhatian luas. Menemukan keseimbangan antara pembangunan dan keamanan memerlukan konsensus dari seluruh lapisan masyarakat,” tegas Li saat membuka World AI Conference di Shanghai dikutip dari Turkiye Today.
China mengusung dirinya sebagai pendukung utama open-source AI, berkomitmen untuk berbagi kemajuan teknologi dengan negara-negara berkembang dan menentang praktik eksklusivitas teknologi yang membatasi manfaat AI hanya pada satu dua pihak.
“Jika teknologi dikuasai, AI hanya menjadi milik sedikit negara dan perusahaan,” tambah Li.
Tautan Ketegangan AS–China
Li menggaris-bawahi hambatan utama kemajuan AI, yaitu keterbatasan pasokan chip canggih dan kekuatan komputasi akibat pembatasan ekspor chip dari AS ke China.
Larangan ini menimbulkan tekanan besar pada rantai pasok serta inovasi AI China. Sebagai respons, China kini mendorong kemandirian teknologi, mendukung startup seperti DeepSeek yang meluncurkan AI model berkualitas tinggi bersaing dengan sistem Amerika meski hanya menggunakan chip kelas menengah
Tata Kelola AI Global
Di ajang AI Summit Paris awal tahun ini, 58 negara termasuk China, India, dan Prancis mendukung deklarasi tata kelola AI inklusif, tapi AS dan Inggris menolak menandatangani klaim tersebut karena khawatir soal “regulasi berlebihan”.
Geoffrey Hinton, Fisikawan Peraih Nobel, menggambarkan AI seperti “anak harimau lucu” yang harus dilatih agar tidak berbahaya saat dewasa seperti dikutip The Economic Times.
Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut isu AI sebagai “ujian utama kerjasama internasional,” sementara utusan Presiden Macron, Anne Bouverot, menekankan perlunya koordinasi global naluriah untuk menangani risiko etika dan teknologi AI.
Dilansir dari Reuters,Li Qiang melangkah lebih jauh dengan mengusulkan pembentukan organisasi internasional baru AI yang berpusat di Shanghai, dan bertujuan menyatukan negara-negara di bawah platform kolaboratif yang mendukung akses terbuka dan adil terhadap AI.
Lebih dari 800 perusahaan global ikut serta di konferensi ini, dengan ratusan inovasi AI dipresentasikan dari Alibaba dan Huawei hingga Tesla dan Amazon (YA)
