Palu – Di hadapan jajaran kepala daerah se-Sulawesi dan Papua Barat Daya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyuarakan seruan: “Tata ruang harus jadi panglima.”
Sebuah pernyataan sederhana, namun menjadi penanda bahwa pembangunan di Indonesia tak lagi bisa bergerak sembarangan. “Wilayah harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang, terutama kawasan yang seharusnya steril dari pembangunan karena memiliki fungsi mitigasi bencana,” tegas AHY.
Bukan tanpa alasan. Sulawesi, sebagai kawasan yang tengah menjadi episentrum pertumbuhan industri tambang dan perkebunan, juga berada di atas lempeng geologis yang labil. Kesalahan tata ruang bisa berujung pada kerusakan ekologis, konflik lahan, dan ancaman keselamatan jiwa.
Konflik Lahan, Bencana, dan Lemahnya Tata Ruang
Indonesia terus bergulat dengan konflik pemanfaatan ruang. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 terjadi 212 konflik agraria dengan luasan mencapai 583.836 hektar. Sektor paling dominan penyebab konflik adalah perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan.
Hal itu terjadi karena banyak wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang legal dan operasional. Dari total 2.300 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 37 persen yang memiliki RDTR berstatus “siap digunakan” berdasarkan data Kementerian ATR/BPN (2024).
AHY menyebut, hal tersebut perlu segera ditanggulangi dengan pendekatan spasial berbasis teknologi. “Infrastruktur hanya bisa hadir jika tata ruangnya sudah ditetapkan dengan benar. Dengan RDTR yang tersedia, tidak boleh ada lagi penyimpangan penggunaan ruang,” ungkapnya.
Empat Arahan Strategis Pembangunan Spasial AHY
Dalam forum tersebut, Menko AHY menguraikan empat langkah strategis yang harus menjadi pedoman pembangunan wilayah ke depan:
- Penyelarasan RPJMD dan RPJMN secara spasial, agar arah pembangunan pusat dan daerah sejalan secara geografis.
- Percepatan legalisasi RDTR dan integrasinya dengan sistem perizinan OSS berbasis spasial.
- Integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial, untuk menghindari tumpang tindih peta dan kewenangan.
- Pembangunan berwawasan mitigasi bencana, adaptasi iklim, dan daya dukung lingkungan.
“Empat hal ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakatnya,” jelas AHY.
Apresiasi untuk ATR/BPN dan BIG
Dalam kesempatan itu, AHY memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah bekerja keras menyusun data spasial nasional dengan resolusi tinggi. Ia menyoroti pentingnya peta skala 1:5.000 sebagai dasar pemetaan RDTR.
“Tanpa data yang akurat, mustahil merancang ruang yang adil dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menambahkan bahwa pihaknya terus mempercepat digitalisasi peta dasar dan integrasi antar kementerian/lembaga. “Kami dorong kolaborasi data spasial agar pembangunan tidak jalan sendiri-sendiri,” ucap Aris.
Mata Indonesia Tertuju ke Timur
Forum ini bukan sekadar pertemuan teknokratik. Kehadiran para gubernur Sulawesi, pejabat DPRD, hingga kepala daerah dari Papua Barat Daya menjadi penanda bahwa pembangunan berbasis tata ruang kini menjadi isu krusial lintas wilayah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan komitmen untuk mempercepat pengesahan RDTR prioritas di kawasan strategis nasional, termasuk Sulawesi dan Papua. “RDTR akan menjadi alat utama dalam perizinan dan investasi yang tidak merusak,” ujarnya.
Arah Baru Pembangunan: Dari Beton Menuju Keseimbangan
Seruan Menko AHY dari Palu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi atau investasi. Ini tentang ruang hidup manusia, tentang tanah yang diwariskan untuk generasi mendatang.
Menutup pidatonya, AHY kembali menekankan:
“Jangan tunggu ruang kita rusak baru kita bicara tata ruang. Penataan ruang harus jadi panglima sebelum tambang, beton, atau investor datang.”
Pesan itu kini menggema dari Timur Indonesia dan patut dijadikan kompas oleh para pengambil kebijakan di seluruh Nusantara. (YA)
