Kuala Lumpur, Malaysia – Kabar mengejutkan datang dari meja diplomasi perdagangan internasional.
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik/Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru seumur jagung ditandatangani antara Malaysia dan Amerika Serikat resmi dinyatakan tidak lagi berlaku.
Keputusan ini menyusul ketok palu Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian besar tarif global warisan Presiden Donald Trump, yang secara otomatis membuat pondasi perjanjian ART runtuh seketika.
Dilansir dari The Star, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI), Datuk Seri Johari Abdul Ghani mengonfirmasi bahwa kesepakatan yang diteken 26 Oktober tahun lalu itu, kini hanya tinggal sejarah.
“Ini bukan ditangguhkan. Perjanjian itu sudah tidak ada lagi, batal demi hukum. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin memberlakukan tarif, harus ada alasannya,” ujar Ghani.
Meski demikian, Johari mengaku pemerintahnya belum menerima surat resmi atau pemberitahuan “hitam di atas putih” dari Washington mengenai status pembatalan tersebut.
Menanti 5 Bulan Penuh Ketidakpastian
Di tengah kekosongan hukum pasca-putusan pengadilan tersebut, Malaysia kini berada dalam mode menunggu.
Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan akan mengambil waktu lima bulan ke depan, untuk menginvestigasi ulang setiap negara mitra guna menentukan tarif baru yang akan diberlakukan.
- Status Tarif Saat Ini: Malaysia masih aman di angka tarif global 10%, jauh lebih rendah dari bayang-bayang tarif 19% yang sempat mengancam di bawah kebijakan Trump.
- Proses Ratifikasi: Perjanjian ART yang batal ini sebenarnya belum sempat diratifikasi oleh pihak Malaysia, sehingga secara teknis belum mengikat secara penuh.
- Investigasi AS: Pihak AS sedang melakukan tinjauan mendalam sebelum memberikan proposal baru terkait kondisi perdagangan di masa depan.
Tuntut Transparansi di Parlemen
Runtuhnya kesepakatan dagang strategis ini tak pelak memicu reaksi keras dari pihak Oposisi.
Menurut laporan The Star, Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional, Datuk Seri Takiyuddin Hassan mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi jujur di hadapan Parlemen.
Menurutnya, kegagalan ART bukan sekadar masalah administrasi, melainkan isu besar yang menyangkut nasib industri ekspor, manufaktur, dan rantai pasok nasional.
Takiyuddin menekankan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, kepercayaan investor adalah harga mati.
Ia menuntut pengungkapan penuh atas komitmen atau konsesi apa pun yang mungkin telah dibuat oleh pemerintah Malaysia, selama negosiasi ART berlangsung agar kepentingan jangka panjang negara tetap terlindungi.
Pelajaran Berharga Diplomasi Dagang
Batalnya ART menjadi pengingat pahit, bahwa kesepakatan internasional sangat rentan terhadap dinamika hukum domestik negara mitra.
Desakan untuk mengadakan sidang khusus parlemen kini menguat, bertujuan agar setiap langkah perdagangan di masa depan tidak lagi diputuskan di balik pintu tertutup, melainkan melalui pengawasan institusional yang ketat.
Malaysia kini berdiri di persimpangan jalan perdagangan bebas. Dengan gugurnya ART, kedaulatan ekonomi sedang diuji untuk tetap tegak tanpa harus bergantung pada perjanjian yang rapuh di tangan hukum asing.
Kejelasan arah kebijakan dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Malaysia mampu memanfaatkan investigasi tarif AS ini sebagai peluang, atau justru terjebak dalam ketidakpastian yang lebih dalam. (*)
