Bogor – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa upaya pembongkaran bangunan di area resapan air kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tidak akan berdampak signifikan jika alih fungsi lahan oleh PTPN terus berlanjut. Selain itu, keberlanjutan kerja sama operasi (KSO) dengan penyewa lahan yang membangun di area resapan air juga turut memperparah kondisi lingkungan.
Perhutani dan PTPN Diminta Bertanggung Jawab
Menurut Dedi, aktivitas Perhutani yang menebang pohon siap panen tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan semakin memperburuk situasi. “Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia,” ujar Dedi, Minggu (9/3/2025).
Ia juga meminta PTPN dan Perhutani menghitung keuntungan dari penyewaan lahan dan penebangan pohon, lalu membandingkannya dengan kerugian yang ditanggung pemerintah akibat bencana alam dengan biaya yang dikeluarkan Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lain yang terkena dampak longsor dan banjir. Menurut Dedi yang jika digabungkan, jumlahnya jauh lebih besar dari pendapatan sewa lahan.
Dedi Mulyadi mengajak PTPN dan Perhutani untuk duduk bersama dalam pertemuan pekan depan guna menyusun rencana dan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan lahan. Ia menekankan pentingnya kerja sama agar setiap pihak tidak hanya berjalan sendiri-sendiri.
“Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa jika PTPN dan Perhutani benar-benar berkomitmen terhadap kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, maka mereka harus menyadari dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. (Ep)