Coventry, Inggris — Keputusan Dewan Kota Coventry untuk menandatangani kontrak senilai 500.000 Poundsterling (sekitar Rp 10,5 Miliar) dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Palantir, memicu gelombang kekhawatiran dan kritik tajam.
Kontrak yang berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk layanan sosial, pendidikan, dan anak-anak ini menjadi yang pertama bagi perusahaan yang dikenal dekat dengan militer Israel, dan operasi deportasi massal di AS.
Para pekerja sektor publik dan serikat buruh menyebut kesepakatan ini menimbulkan “pertanyaan etika yang serius,” terutama mengingat rekam jejak Palantir yang kontroversial.
Kesepakatan ini berawal dari program percontohan di departemen layanan anak, di mana AI Palantir digunakan untuk menyalin catatan kasus, dan meringkas laporan pekerja sosial.
Rencananya, sistem ini akan diperluas untuk mengelola proses dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Kepala Eksekutif Dewan Kota, Julie Nugent berdalih bahwa “Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi data internal dan penyediaan layanan, serta menjelajahi peluang transformatif dari kecerdasan buatan.”
Namun, di balik narasi modernisasi ini, muncul keraguan besar.
“Sangat tidak masuk akal bahwa dewan membuat kontrak dengan Palantir, sebuah perusahaan yang terkenal karena perannya dalam menyediakan senjata dan pengawasan kepada IDF dan perannya dalam privatisasi NHS, di saat dewan telah melakukan pemotongan anggaran untuk sektor publik dan sukarela,” tegas Grace Lewis, seorang Anggota Dewan Independen, dikutip dari The Guardian.
Grace Lewis mendesak dewan untuk segera membatalkan kontrak tersebut, dan mengalokasikan kembali dana 500.000 Poundsterling untuk komunitas lokal.
Rekam Jejak Kontroversial
Palantir, yang didirikan oleh miliarder PayPal Peter Thiel pendukung kampanye Donald Trump, bukanlah nama asing di sektor publik Inggris.
Perusahaan ini sebelumnya telah terlibat dalam proyek AI untuk memerangi kejahatan terorganisir di Leicestershire, dan membangun platform data NHS yang baru.
Namun, rekam jejak Palantir dalam menyediakan teknologi pengawasan dan intelijen kepada militer, termasuk Pasukan Pertahanan Israel (IDF), menjadi poin krusial yang disoroti oleh para kritikus.
“Ada beberapa pertanyaan etis yang serius mengenai praktik bisnis Palantir Foundry, yang merupakan anak perusahaan Palantir,” kata Nicky Downes, Sekretaris Bersama Cabang National Education Union (NEU) Coventry, dalam suratnya kepada Julie Nugent.
Downes juga mempertanyakan proses pengadaan yang mengabaikan pertimbangan etika dan penilaian risiko, terutama terkait pengumpulan dan penyimpanan data pribadi warga. (YA)
