Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan kuat kepada jajaran kabinetnya, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pesan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah perintah tegas yang bertujuan langsung untuk rakyat.
“Murahkan harga rumah!” Demikian arahan yang selalu diingat Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.
Arahan ini menjadi motor penggerak dari program ambisius pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang membelit jutaan keluarga di Indonesia. Pesan Presiden Prabowo ini bukan tanpa alasan.
Menurut Wamen Fahri Hamzah, beliau menyadari betul bahwa membangun rumah di atas tanah milik swasta akan membuat harganya melambung tinggi.
“Presiden Prabowo berpesan, ‘Murahkan harga rumah. Fahri, tidak mungkin kita membangun rumah di atas tanah swasta. Itu akan sangat mahal’,” ungkap Fahri saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi publik di Rumah Gatot Kaca, Jakarta.
Pesan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, yang bukan hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memiliki tiga misi besar:
- Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
- Menyerap banyak tenaga kerja
- Bisa mengentaskan kemiskinan
Senada dengan Wamen Fahri, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Tujuannya jelas, yakni mengoptimalkan APBN untuk langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, guna menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Data pemerintah menunjukkan bahwa persoalan hunian di Indonesia memang mendesak. Sebanyak 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Angka ini semakin parah akibat sulitnya akses pembiayaan dan tumpang tindihnya regulasi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam 5 tahun ke depan, yang akan dibagi rata:
- 1 Juta rumah di desa
- 1 Juta rumah di pesisir
- 1 juta rumah di perkotaan
Program yang kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, diharapkan dapat meningkatkan rasio hunian layak dari 65,25% menjadi 74% pada 2029, sekaligus membuka ratusan ribu lapangan kerja di sektor konstruksi dan logistik.
Dengan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tidak hanya ingin membangun dinding dan atap, melainkan juga fondasi keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045. (YA)
