Tapanuli Utara – Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen nyata dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana, dan meningkatkan kualitas hunian rakyat di Sumatra Utara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban longsor, serta memverifikasi ketepatan sasaran bantuan bedah rumah agar masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Selesai Bertahap Hingga Juni 2026
Masyarakat terdampak bencana longsor di Tapanuli Utara kini mendapatkan kepastian terkait tempat tinggal mereka.
Berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kementerian PKP menetapkan target penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) dalam dua fase krusial tahun ini.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan bahwa kualitas bangunan tidak boleh dikompromikan meskipun pembangunan dikejar waktu.
Ia meminta kontraktor dan pemerintah daerah bekerja lebih keras, karena masyarakat sudah terlalu lama menanti di pengungsian atau hunian sementara.
- Tahap Pertama: Sebanyak 68 unit rumah ditargetkan rampung pada 5 Mei 2026, yang akan langsung diikuti dengan serah terima kunci.
- Tahap Kedua: Sebanyak 35 unit rumah tambahan ditargetkan selesai pada 30 Juni 2026.
Mendagri, Tito Karnavian turut memperingatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar lebih serius mengawal proyek ini.
Koordinasi yang ketat sangat diperlukan untuk memangkas hambatan birokrasi maupun kendala teknis di lapangan.
Bedah Rumah Tepat Sasaran
Bergeser ke Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab disebut “bedah rumah” mengalokasikan 19 unit bantuan untuk Tahun Anggaran 2026.
Di Desa Lintongnihuta, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada tim verifikator Kementerian PKP.
Hasil tinjauan lapangan menunjukkan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang kondisi rumahnya memprihatinkan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kepuasannya terhadap hasil Program BSPS tahun sebelumnya (2025) yang telah selesai.
Menurutnya, program ini bukan sekadar bantuan fisik, melainkan upaya mendorong swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Langkah cepat yang diambil di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, adalah bukti bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan rakyat.
Pembangunan rumah bukan sekadar menyusun bata dan semen, melainkan membangun kembali harapan bagi mereka yang kehilangan segalanya akibat bencana, serta memberikan martabat bagi mereka yang mendambakan hunian layak.
Dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga mitra swasta, menjadi kunci utama. (NR)
