Jenewa – Di bawah sorot lampu ruang sidang utama PBB di Jenewa, Indonesia kembali menunjukkan tajinya sebagai pemimpin moral di kancah global.
Pada Senin (23/02/2026), Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi membuka Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dengan sebuah pesan yang menggetarkan: hak kemerdekaan Palestina adalah harga mati bagi Jakarta.
Sebagai pemegang kursi Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, Indonesia tidak sekadar duduk di kursi kepemimpinan.
Menlu Sugiono memanfaatkan momentum ini untuk mendesak komunitas internasional segera menghentikan pertumpahan darah warga sipil dan mewujudkan solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan keluar yang kredibel.
Lebih dari Sekadar Retorika
Bagi Indonesia, krisis di Palestina bukan hanya soal politik, melainkan ujian bagi nurani dunia. Dalam pidatonya yang disiarkan melalui UN Web TV, Menlu Sugiono menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi desakan utama Indonesia dalam sidang tersebut:
- Dukungan Tanpa Henti: Penegasan kembali terhadap hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut (inalienable rights).
- Akses Logistik: Desakan untuk menjamin bantuan kemanusiaan masuk secara cepat, aman, dan menyeluruh tanpa rintangan militer.
- Gencatan Senjata: Penghentian segera eskalasi kekerasan guna melindungi nyawa warga sipil yang terus berguguran.
- Diplomasi Kredibel: Menjadikan two-state solution sebagai fondasi perdamaian jangka panjang yang adil.
“Kita harus menegakkan hukum humaniter internasional. Itu adalah kewajiban kolektif kita bersama,” tegas Sugiono di hadapan para delegasi dunia.
Menjalani peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB di tengah krisis global bukanlah tugas ringan.
Namun, Indonesia membawa visi yang berbeda. Sugiono mengingatkan bahwa solusi dunia saat ini tidak bisa lagi dicapai dengan paksaan atau tekanan sepihak.
Menurutnya, perdamaian hanya bisa tumbuh di atas tanah yang dipupuk dengan rasa saling menghormati dan dialog yang jujur.
“Solusi yang bertahan lama tidak dipaksakan, tetapi dibentuk melalui kepercayaan,” tambahnya.
Agenda Besar di Sidang ke-61
Selain isu Palestina, kepemimpinan Indonesia di Jenewa tahun ini juga mengawal berbagai agenda krusial yang menyentuh kelompok rentan. Sidang yang menandai dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB ini akan fokus pada:
- Perlindungan Kelompok Rentan: Fokus pada pemenuhan hak-hak anak dan penyandang disabilitas di wilayah konflik maupun damai.
- Kesehatan Repoduksi: Pencegahan praktik mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) secara global.
- Audit HAM Dunia: Peninjauan situasi hak asasi manusia di negara-negara yang menjadi perhatian khusus PBB.
Langkah tegas Menlu Sugiono di Jenewa adalah cerminan dari mandat konstitusi Indonesia untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia.
Di tengah polarisasi politik global yang semakin tajam, Indonesia hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan kemanusiaan di atas ambisi kekuasaan.(YA)
