Teheran, Iran – Televisi pemerintah Iran meminta warganya untuk segera menghapus platform perpesanan WhatsApp dari smartphone mereka. Pemerintah juga meminta agar mereka berhenti menggunakan Telegram.
Pemerintah Iran memperingatkan warganya untuk menghindari penggunaan aplikasi tersebut, karena berbasis lokasi dan diduga digunakan Israel dalam “pembunuhan berencana.”
Dilansir dari Lembaga Penyiaran Iran, IRIB, yang mengutip laporan keamanan dan menyatakan bahwa aplikasi berbasis lokasi adalah “metode utama Israel untuk mengidentifikasi dan menargetkan individu” dan “berbahaya dalam keadaan saat ini.”
Masyarakat, terutama pegawai organisasi sensitif, disarankan untuk menggunakan saluran komunikasi yang aman, guna menghindari penggunaan perangkat lunak yang tidak aman.
Pemerintah juga meminta agar mereka mematikan ponsel, saat berada di tempat-tempat sensitif.
Langkah langkah pencegahan ini diambil setelah Israel membunuh 9 ilmuwan nuklir & petinggi militer Iran pada Jumat (13/06/25) minggu lalu.
Namun dugaan ini langsung mendapat tanggapan dari pihak WhatsApp. Dalam sebuah pernyataan resmi, WhatsApp mengungkapkan kekhawatiran mereka.
“Kami prihatin laporan palsu ini akan menjadi alasan layanan kami diblokir pada saat orang-orang paling membutuhkannya,” bunyi pernyataan tersebut dikutip dari AP News.
WhatsApp juga menegaskan kembali prinsip keamanan inti mereka: enkripsi end-to-end. Ini berarti bahwa pesan dienkripsi (diacak) sedemikian rupa sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membacanya.
Jika ada pihak lain yang mencoba mencegat pesan tersebut, yang mereka lihat hanyalah deretan kode acak yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat.
“Kami tidak melacak lokasi tepat Anda, kami tidak menyimpan log siapa saja yang saling berkirim pesan, dan kami tidak melacak pesan pribadi yang dikirim orang satu sama lain. Kami juga tidak menyediakan informasi massal kepada pemerintah mana pun,” tambah WhatsApp.
Metadata dan Kedaulatan Data
Meskipun WhatsApp mengklaim keamanan end-to-end, ada perspektif lain yang perlu diperhatikan.
Gregory Falco, seorang Asisten Profesor Teknik di Cornell University dan Ahli Keamanan Siber, menjelaskan bahwa ada kemungkinan untuk memahami metadata tentang WhatsApp yang tidak dienkripsi.
“Jadi kita bisa memahami hal-hal tentang bagaimana orang menggunakan aplikasi itu dan itu menjadi masalah di mana orang tidak mau memakai WhatsApp. Metadata ini bisa berupa informasi tentang siapa yang berkomunikasi dengan siapa, kapan, dan seberapa sering, meskipun isi pesannya sendiri tetap aman.” kata Falco kepada AP News.
Selain itu, Falco juga menyoroti isu kedaulatan data. Ia menjelaskan bahwa pusat data yang menyimpan data WhatsApp dari suatu negara belum tentu berlokasi di negara tersebut. Sangat mungkin, misalnya, data WhatsApp dari Iran tidak disimpan di Iran.
“Negara-negara perlu menyimpan data mereka di dalam negeri dan memproses data di dalam negeri dengan algoritma mereka sendiri. Karena semakin sulit untuk mempercayai jaringan global infrastruktur data,” tambahnya.
Sejarah Blokir dan Peran Meta Platforms
WhatsApp sendiri dimiliki oleh Meta Platforms, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Iran punya sejarah panjang dalam memblokir akses ke berbagai platform media sosial.
Namun menariknya, banyak orang di Iran seringkali menggunakan proxy dan Virtual Private Networks (VPN) untuk tetap bisa mengaksesnya.
Menurut laporan AP News, pada tahun 2022, Iran pernah memblokir WhatsApp dan Google Play selama protes massal terhadap pemerintah, terkait kematian seorang wanita yang ditahan oleh polisi moralitas negara itu.
Namun, larangan tersebut kemudian dicabut pada akhir tahun lalu. Sebelum insiden terbaru ini, WhatsApp dikenal sebagai salah satu aplikasi perpesanan paling populer di Iran, bersanding dengan Instagram dan Telegram.
Kini, dengan adanya desakan dari televisi pemerintah, menarik untuk melihat bagaimana warga Iran akan menanggapi seruan tersebut, mengingat kebutuhan mereka akan layanan komunikasi di tengah situasi yang ada. (*)
Baca juga :
