Jakarta – Di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi digital yang tangguh.
Dalam Forum Simposium dan penandatanganan MoU antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menyatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat percepatan teknologi, melainkan fondasi penting bagi ketahanan bangsa.
Ismail menekankan bahwa manfaat digitalisasi tak bisa dilepaskan dari kemampuannya, untuk membantu masyarakat beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan era teknologi yang disruptif.
Baginya, digitalisasi harus dimaknai sebagai proses menyeluruh yang menyentuh kompetensi, nilai, dan daya tahan sosial masyarakat.
“Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ucap Ismail dalam siaran pers resmi.
Menavigasi Sisi Terang dan Sisi Gelap Digitalisasi
Kemajuan teknologi, di satu sisi, menawarkan berbagai keuntungan luar biasa. Namun, di sisi lain, ia juga membawa risiko dan tantangan baru yang harus diwaspadai.
Ismail menyoroti ancaman siber yang semakin canggih dan pergeseran nilai akibat pemanfaatan teknologi yang tidak seimbang.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa manfaat digitalisasi hanya akan maksimal jika didampingi dengan kesadaran akan batas-batas etika, budaya, dan nilai kebangsaan.
“Topik-topik ini mengingatkan saya bahwa di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan,” jelas Ismail.
Ismail juga menyoroti bagaimana digitalisasi telah mengubah cara belajar dan berpikir anak-anak masa kini, yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk ketahanan diri.
Orkestrator Transformasi Digital
Dalam mewujudkan visi digitalisasi yang tangguh, Ismail menilai bahwa pemerintah harus menjadi orkestrator yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan.
“Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi,” ungkapnya.
Ismail mencontohkan kebijakan sandboxing sebagai strategi efektif untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital, seperti yang telah diterapkan pada sistem pembayaran digital QRIS. Pendekatan ini, menurutnya, memberi ruang bagi inovasi sembari tetap menjaga batas-batas etika.
Digitalisasi juga membawa dampak positif pada pertahanan nasional melalui penguatan tata kelola AI, perlindungan data pribadi, dan infrastruktur keamanan siber.
Semua upaya ini diwujudkan berkat kolaborasi lintas sektor yang erat, melibatkan regulator, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil.
Ismail menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa transformasi digital tidak semata-mata dikejar demi kecepatan dan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat martabat dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan.
Dengan fokus pada ketahanan siber, pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, Komdigi menunjukkan arah yang jelas bagi masa depan digital Indonesia.
Langkah-langkah ini tak hanya membangun infrastruktur teknologi modern, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan etika bangsa dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.
Ini adalah komitmen nyata untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dan maju di kancah global. (VT)
