Tripoli – Di balik statusnya sebagai pemilik cadangan minyak mentah terbesar di Afrika, Libya kini tengah berjuang melawan krisis ekonomi domestik yang mencekik.
Memasuki bulan suci Ramadan, warga di negara yang terfragmentasi ini harus menghadapi kenyataan pahit: lonjakan harga pangan, kelangkaan bahan bakar, hingga krisis likuiditas perbankan yang parah.
Meski data Worldometer mencatatkan Libya memegang 48,36 miliar barel cadangan minyak atau sekitar 2,7% dari total global kekayaan alam tersebut gagal memberikan stabilitas ekonomi bagi rakyatnya.
Lima belas tahun pasca-tumbangnya rezim Muammar Qaddafi, jurang antara potensi kekayaan negara dan realitas hidup masyarakat kian melebar.
Kelangkaan di Tengah Kelimpahan
Berdasarkan pantauan AFP, Di pasar-pasar Tripoli, tradisi jamuan buka puasa yang biasanya meriah kini berganti dengan keprihatinan.
Supermarket mulai memberlakukan pembatasan pembelian barang pokok, sementara antrean panjang kendaraan di SPBU menjadi pemandangan lazim akibat kelangkaan bensin.
Firas Zreeg (37), seorang warga lokal, menggambarkan kemerosotan standar hidup yang terjadi begitu cepat. Ia menyoroti spekulasi mata uang sebagai pemicu anjloknya nilai tukar dinar.
“Hal ini berdampak sangat negatif pada kehidupan kita sehari-hari,” ujar Zreeg kepada AFP, menggambarkan betapa sulitnya menjaga daya beli di tengah fluktuasi ekonomi.
Data di lapangan menunjukkan eskalasi harga yang signifikan:
- Minyak Goreng: Harga melonjak hingga dua kali lipat dalam hitungan minggu.
- Daging & Unggas: Mengalami kenaikan harga hingga 50%.
- Gas Elpiji: Di pasar gelap, harga tabung gas mencapai 75 dinar (sekitar Rp199.000), jauh dari harga resmi pemerintah yang hanya 1,5 dinar.
Secara struktural, ekonomi Libya terhambat oleh dualisme pemerintahan antara faksi barat di Tripoli yang diakui PBB dan faksi timur yang didukung militer Khalifa Haftar.
Ketidakpastian ini diperburuk oleh kebijakan Bank Sentral di wilayah barat yang mendevaluasi dinar sebesar 15% bulan lalu langkah kedua dalam satu tahun terakhir.
Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah dalam pidatonya baru-baru ini mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah pahit yang harus diambil demi menjaga keberlanjutan fiskal, meski ia menyadari beban berat yang kini dipikul warga.
Namun, stabilitas keamanan yang relatif terjaga belakangan ini kembali terusik oleh dinamika politik, termasuk kabar mengenai tewasnya Seif Al-Islam, putra mendiang Qaddafi, pada bulan ini.(NR)
