London – Perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, termasuk Amazon, Meta, dan X milik Elon Musk, tercatat melakukan pertemuan dengan menteri-menteri Inggris hampir setiap hari kerja.
Data terbaru yang dirilis oleh The Guardian, menunjukkan akses politik tingkat tinggi ini jauh melampaui kelompok perlindungan anak dan aktivis hak cipta, sebuah pola yang disebut “mengejutkan” dan “mengkhawatirkan” oleh para pegiat kemanusiaan.
Penyelidikan The Guardian terhadap lebih dari 11.000 catatan pertemuan pemerintah hingga Oktober 2025 mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi dan pelobi mereka menghadiri sedikitnya 639 pertemuan dengan menteri.
Angka ini berbanding terbalik dengan kelompok perlindungan keselamatan anak, seperti NSPCC, yang hanya mendapatkan 75 kali kesempatan bertemu.
Dominasi Google dan Ketimpangan Akses
Google memimpin daftar dengan akses terbesar, mencatatkan lebih dari 100 pertemuan menteri dalam dua tahun terakhir.
Kelompok lobi industri Tech UK juga menunjukkan pengaruh kuatnya dengan bertemu menteri rata-rata sekali setiap delapan hari kerja.
Ketimpangan ini memicu kekhawatiran mengenai “penyanderaan” kebijakan pemerintah oleh industri teknologi. Sebagai perbandingan:
- Raksasa Teknologi: 639 pertemuan.
- Kelompok Keselamatan Anak: 75 pertemuan.
- Pejuang Hak Cipta (Kreator): Jauh di bawah jumlah pertemuan Big Tech.
Bahkan platform X milik Elon Musk, yang tengah disorot karena alat AI Grok yang menghasilkan gambar tidak senonoh, mencatatkan 13 pertemuan.
Jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan pertemuan pemerintah dengan Molly Rose Foundation, sebuah yayasan yang didirikan keluarga remaja yang tewas akibat konten berbahaya di internet.
Suara Aktivis
Andy Burrows, CEO Molly Rose Foundation, menyatakan bahwa frekuensi pertemuan ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan yang nyata dalam upaya melindungi anak-anak di dunia maya.
“Sangat mengejutkan betapa besarnya pengaruh Big Tech dibandingkan kepentingan keselamatan publik,” ujarnya kepada The Guardian.
Senada dengan itu, Dame Chi Onwurah, Ketua Komite Sains dan Teknologi parlemen, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki omzet yang lebih besar daripada PDB banyak negara.
Kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan sangat kontras dengan posisi pengguna atau konstituen biasa.
Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) membela kebijakan ini. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan rutin dengan perusahaan teknologi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi layanan publik.
“Pertemuan ini mencakup berbagai isu, mulai dari investasi hingga implementasi hukum untuk dunia online yang lebih aman,” ujar juru bicara DSIT.
Pemerintah menegaskan bahwa menteri juga rutin bertemu dengan kelompok masyarakat sipil.
Sementara itu, pihak Google menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan dampak positif di Inggris melalui investasi keterampilan digital dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keamanan Online.
Kekhawatiran Publik atas Regulasi AI
Selain isu keselamatan anak, dominasi lobi ini juga menyasar kebijakan kecerdasan buatan (AI) dan hak cipta.
Para kreator merasa terancam karena karya mereka digunakan untuk melatih model AI tanpa izin yang adil.
Data statistik menunjukkan bahwa 84% masyarakat Inggris khawatir para menteri akan lebih memprioritaskan kemitraan dengan perusahaan teknologi dibandingkan kepentingan publik dalam hal regulasi AI.
Para aktivis kini mendesak pemerintah untuk berhenti tunduk pada kepentingan Big Tech AS demi kedaulatan warga negaranya sendiri.(NR)
