Beijing, China – Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Tang Renjian dijatuhi hukuman mati atas kasus suap senilai lebih dari Rp 627 Miliar, menurut laporan kantor berita Xinhua.
Meski begitu, pengadilan menangguhkan eksekusi selama dua tahun, karena Tang telah mengakui kesalahannya.
Tang menerima uang tunai dan properti dari berbagai posisinya sejak 2007 hingga 2024.
Pengadilan menyatakan, suap tersebut “menyebabkan kerugian sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat,” sehingga layak dihukum mati. Tang sendiri telah mengakui kesalahan dan mengekspresikan penyesalannya.
Hukuman terhadap Tang adalah bagian dari kampanye antikorupsi besar-besaran Presiden Xi Jinping, yang dimulai pada 2020.
Sejumlah pejabat tinggi juga tengah diselidiki, termasuk Menteri Pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe. Pengganti Tang, Dong Jun, juga sedang diperiksa.
Tujuan kampanye ini menurut Xi, adalah memastikan polisi, jaksa, dan hakim “benar-benar loyal, benar-benar murni, dan benar-benar dapat diandalkan.”
Xi menyebut korupsi sebagai ancaman terbesar bagi Partai Komunis China. Para pendukung kampanye menilai tindakan ini menciptakan pemerintahan yang bersih.
Namun banyak pihak yang mengkritik, menyebutnya juga sebagai cara membersihkan rival politik. Dilansir dari Xinhua, sejak 2013, China telah menindak sekitar 1,34 juta pejabat koruptor.
Bahkan beberapa jenderal bintang tiga dilaporkan gantung diri setelah diselidiki. Langkah tegas ini memperlihatkan China memiliki pendekatan hukum yang sangat keras terhadap korupsi, dibanding banyak negara lain.
Apa pelajaran untuk Indonesia ?
Kasus Tang Renjian bisa menjadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia, tentang pentingnya pengawasan pejabat, transparansi, dan sistem hukum yang tegas.
Bagaimana pun, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukuman, tapi juga membangun budaya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
