Lahat – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa indikator kesuksesan Balai Latihan Kerja (BLK) kini telah berubah total.
Pemerintah tidak lagi menjadikan jumlah kepemilikan sertifikat sebagai capaian utama, melainkan seberapa banyak lulusan yang berhasil terserap ke dalam ekosistem dunia kerja.
Langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran melalui integrasi pelatihan vokasi dengan jejaring industri secara konkret.
Masyarakat saat ini membutuhkan kepastian lapangan kerja, bukan sekadar pelatihan formal tanpa arah yang jelas.
“Kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya ‘mengajar’, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja,” ujar Yassierli saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Sumatera Selatan, dikutip Selasa (10/2/2026).
Strategi Transformasi Empat Pilar BLK
Untuk mewujudkan target tersebut, Menaker memaparkan visi strategis untuk mengubah wajah BLK menjadi institusi multifungsi.
Lembaga pelatihan, baik di tingkat pusat maupun daerah, kini diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi empat pilar utama:
- Pusat Pelatihan Vokasi: Fokus pada keahlian praktis sesuai bidang.
- Pusat Inovasi: Menjadi wadah pengembangan ide dan teknologi baru.
- Pusat Kewirausahaan: Mencetak mandiri ekonomi bagi lulusan.
- Pusat Pengembangan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi kerja SDM.
Dengan transformasi ini, pemerintah optimistis dapat menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Target Penempatan dan Pendampingan Alumni
Saat ini, BLK di bawah naungan Kemnaker telah mencatatkan tingkat penempatan lulusan hingga 70 persen.
Pencapaian ini merupakan hasil dari penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan aktual yang dicari oleh pasar tenaga kerja saat ini.
Yassierli mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di seluruh daerah untuk mengadopsi model serupa.
Ia menekankan pentingnya peran petugas pengantar kerja untuk mengawal alumni agar tidak kebingungan mencari lowongan secara mandiri setelah lulus.
“Kita fasilitasi sampai kita hantarkan ke tempat kerja. Makanya di Dinas ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi jejaring dengan industri,” tegasnya.
Khusus untuk wilayah Lahat, program pelatihan kali ini didukung oleh tujuh paket dana hibah APBN.
Program ini diharapkan menjadi stimulus awal untuk membangun kapasitas SDM lokal yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap melalui gelombang pelatihan yang konsisten, angka pengangguran di daerah dapat ditekan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor swasta.(NR)
