Amsterdam, Belanda — Pemerintah Belanda berada di ambang kehancuran setelah skandal politik yang mengguncang panggung kekuasaan.
Dilansir dari Dutchnews Menteri Luar Negeri, Casper Veldkamp mengumumkan pengunduran dirinya secara dramatis, diikuti oleh empat menteri lainnya dari partai New Sociaal Contract (NSC), dalam sebuah konfrontasi sengit mengenai kebijakan negara terhadap Israel.
Peristiwa ini bermula dari perdebatan internal yang panas, di mana Veldkamp berupaya mendorong tindakan lebih keras terhadap Israel, terutama setelah invasi ke Gaza City dan pembangunan permukiman baru di Tepi Barat.
Namun, upayanya ini kandas setelah mendapat penolakan keras dari dua partai koalisi lainnya.
“Saya merasakan perlawanan di kabinet terhadap lebih banyak tindakan sebagai akibat dari apa yang terjadi di Gaza City dan Tepi Barat,” ujar Veldkamp dalam sebuah pernyataan dikutip dari Dutchnews.
“Jika ruang gerak saya sangat terbatas dalam hal ini, saya harus pulang dan menulis surat pengunduran diri saya.”
Pengunduran diri ini bukan hanya sekadar konflik kebijakan, melainkan cerminan dari keretakan mendalam di jantung koalisi yang berkuasa.
Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof yang kini memimpin pemerintahan tersisa, terpaksa membatalkan kunjungan penting ke Ukraina. Ia mengakui kegagalan kabinet mencapai kesepakatan kolektif.
“Kami semua melihat penderitaan yang luar biasa dan kami semua ingin situasi kemanusiaan membaik. Namun, pandangan ini belum menghasilkan keputusan kolektif,” kata Schoof.
Empat Menteri Ikut Mundur
Sebelumnya, Partai PVV Pimpinan Geert Wilders juga telah menarik diri dari koalisi pada awal Juli lalu.
Kini, dengan mundurnya seluruh tim NSC, pemerintahan Schoof hanya menyisakan dua partai, VVD dan BBB, yang hanya menguasai 32 dari 150 kursi di parlemen. Situasi ini membuat kabinet berada dalam posisi yang sangat rapuh.
Dilansir dari Dutchnews, aksi pengunduran diri ini mendapatkan tanggapan beragam dari politisi lainnya. Anggota Parlemen VVD, Eric van der Burg mengaku “terkejut”, sementara pihak oposisi dari sayap kiri menyayangkan kegagalan Veldkamp mendapatkan dukungan.
Namun, Pemimpin Partai NSC, Van Hijum menegaskan bahwa kredibilitas partainya dipertaruhkan.
“Tindakan pemerintah Israel bertentangan dengan perjanjian internasional. Kita perlu menarik garis,” tegasnya.
Tindakan unilateral Belanda terhadap Israel selama ini terbatas pada larangan masuk simbolis bagi Politisi Sayap Kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Namun, NSC beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak cukup untuk menunjukkan sikap tegas.
Israel Dilarang Pameran di Belanda
Veldkamp, sebelum mundur sempat mengusulkan pelarangan impor produk dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina, sebagai respons atas eskalasi militer yang direncanakan. Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan.
Sementara itu perusahaan-perusahaan pertahanan Israel, termasuk Elbit Systems yang terkenal, dilarang ikut serta dalam pameran pertahanan di Belanda.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap perang Israel di Gaza.
Menurut laporan dari Media Israel dan Globes, penyelenggara NIDV Exhibition Defense & Security (NEDS), pameran industri pertahanan terbesar di Belanda yang akan diadakan di Rotterdam, mengirimkan surat yang menyatakan bahwa perusahaan seperti Elbit Systems, Rafael, dan Israeli Aerospace Industries tidak diizinkan berpartisipasi.
Alasannya menurut penyelenggara adalah “alasan keamanan dan organisasi,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Keputusan ini mencerminkan perubahan kebijakan Belanda terhadap Israel seiring berjalannya perang, yang telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina.
Pada April tahun ini, pemerintah Belanda juga telah memperketat kontrol ekspor untuk semua barang militer dan ‘barang ganda’ yang ditujukan ke Israel.
Selain itu, pengadilan Belanda juga memerintahkan penghentian pengiriman jet tempur F-35 ke Israel pada Februari tahun lalu, setelah pesawat tersebut digunakan untuk menggempur Gaza. (YA)
