Samosir & Toba – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tancap gas melakukan perbaikan kualitas hunian secara besar-besaran di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2026.
Di Kabupaten Samosir, anggaran sebesar Rp 22,6 Miliar dikucurkan untuk menata 25 kawasan kumuh dan memperbaiki 556 rumah tidak layak huni.
Langkah ini selaras dengan peninjauan langsung Menteri PKP, Maruarar Sirait, terhadap kesiapan 19.668 unit program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh Sumatra Utara, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas pungutan liar.
Penataan Kawasan & Rumah Swadaya
Kabupaten Samosir menjadi salah satu titik fokus perbaikan lingkungan permukiman tahun ini. Anggaran yang dialokasikan terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu :
- Rp 11,5 Miliar untuk mempercantik dan menata 25 titik kawasan kumuh
- Rp 11,1 Miliar untuk stimulan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
“Dukungan ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong warga Samosir dalam menjaga kebersihan,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara dalam keterangan resminya.
Pastikan Bantuan Tak Salah Alamat
Bergeser ke Kabupaten Toba, Menteri Ara turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi calon penerima bantuan BSPS.
Langkah “blusukan” ini dilakukan untuk melihat kondisi riil rumah warga yang diusulkan, memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkanlah yang mendapatkan bantuan.
Di Kabupaten Toba sendiri, terdapat 46 unit rumah yang kini masuk tahap verifikasi, tersebar di Balige (20 unit), Porsea (14 unit), dan Bonatua Lunasi (12 unit).
Upaya transparansi juga diperkuat melalui sosialisasi mekanisme Pemilihan Terbuka Toko bangunan, agar proses akuntabilitas tetap terjaga.
Sebaran Program BSPS Sumatra Utara 2026:
- Total Unit: 19.668 unit rumah di seluruh Sumatera Utara.
- Wilayah Perdesaan: 8.825 unit rumah.
- Kawasan Pesisir: 5.525 unit rumah.
- Wilayah Perkotaan: 5.285 unit rumah.
- Target Nasional: Bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menangani 400.000 unit rumah tidak layak huni di Indonesia.
Perang Lawan Pungli & Target Pelaksanaan
Satu hal yang ditegaskan secara keras oleh Menteri PKP adalah pengawasan anggaran. Masyarakat diminta menjadi “mata dan telinga” pemerintah di lapangan.
“Gunakan anggaran negara sesuai peruntukannya. Jika ada pungutan liar, segera videokan, foto, dan laporkan langsung ke Kementerian PKP,” tegas Menteri Ara.
Pelaksanaan fisik program BSPS di Sumatra Utara dijadwalkan akan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026.
Program ini diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Komitmen masif di tahun 2026 ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menghapus kawasan kumuh di Indonesia.
Dengan rumah yang lebih layak, kualitas hidup keluarga diharapkan meningkat, membawa dampak positif bagi pendidikan dan ekonomi lokal. (NR)
