Jakarta – Perlawanan panjang Google LLC terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, akhirnya mencapai titik finish.
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan sang raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Dilansir dari Laman Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA juga mengukuhkan denda fantastis senilai Rp 202,5 Miliar, atas praktik monopoli pada sistem pembayaran Google Play Store.
Keputusan krusial ini diketok pada 10 Maret 2026 oleh majelis hakim agung yang diketuai Syamsul Maarif.
Dengan amar putusan “Tolak Kasasi”, vonis yang sebelumnya dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Google tidak punya pilihan, selain mematuhi aturan main di tanah air.
Google Dihukum “Penalti” Ratusan Miliar
Inti dari sengketa ini adalah dominasi mutlak Google melalui Google Play Billing System.
Majelis Komisi KPPU menemukan bahwa Google memanfaatkan posisi dominannya untuk memaksa para pengembang aplikasi (developer), untuk menggunakan sistem pembayaran mereka sendiri, yang berujung pada kerugian di sisi persaingan usaha dan konsumen.
Dikutip dari Website Mahkamah Agung, berdasarkan fakta persidangan, ada beberapa poin pelanggaran yang membuat Google tak berkutik:
- Penyalahgunaan Posisi Dominan: Google merupakan satu-satunya toko aplikasi yang terpasang otomatis (pre-install) di hampir seluruh perangkat Android di Indonesia, menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi (lock-in effect).
- Tarif “Cekik” Developer: Google menerapkan service fee progresif yang sangat tinggi, mencapai 15% hingga 30% dari penjualan konten digital, tanpa rasa khawatir kehilangan pelanggan karena tidak adanya pesaing yang berarti.
- Penghambatan Teknologi: Google terbukti menolak pembaruan (update) aplikasi milik developer, yang ingin menggunakan alternatif teknologi pembayaran lain di luar sistem Google.
- Membatasi Pasar: Tindakan Google menutup pintu bagi penyedia jasa pembayaran lain untuk beroperasi di ekosistem Play Store, sehingga mematikan kompetisi sehat.
Titik Terang Developer Lokal
Tak hanya sekadar denda uang, putusan ini membawa angin segar bagi ekosistem digital dalam negeri. Ada perintah tegas yang harus dijalankan Google dalam waktu maksimal 30 hari:
- Hentikan Monopoli: Google wajib menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing System.
- Insentif untuk Developer: Google diperintahkan membuka program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pemotongan biaya layanan (service fee) minimal 5% selama satu tahun.
- Denda Keterlambatan: Jika Google mencoba mengulur waktu pembayaran denda Rp 202,5 Miliar, mereka akan dikenakan bunga tambahan sebesar 2% per bulan.
Kasus ini menjadi bukti bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak bisa ditawar.
“Kekuatan monopoli Google tidak hanya terbatas pada penentuan tarif, tetapi juga kemampuan mereka meniadakan tekanan persaingan,” tulis pertimbangan KPPU.
Dengan ketukan palu MA, Indonesia menegaskan bahwa platform global mana pun wajib tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.
Drama hukum antara Google dan KPPU ini berakhir dengan pesan yang sangat jelas: sehebat apa pun sebuah teknologi, ia tidak boleh membunuh inovasi dan hak pilih pengguna.
Bagi para developer aplikasi di Indonesia, putusan ini adalah pintu gerbang menuju pasar yang lebih adil dan transparan.
Kini, bola berada di tangan Google untuk membuktikan kepatuhannya terhadap hukum Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bagi raksasa teknologi lain bahwa ruang digital Indonesia bukanlah hutan rimba tanpa aturan. (*)
