London, Inggris – Apa yang dimulai sebagai upaya melindungi anak-anak dari konten berbahaya kini menjadi pusat kontroversi global.
Platform media sosial milik Elon Musk, X (sebelumnya Twitter), memperingatkan bahwa Online Safety Act (OSA) milik pemerintah Inggris dapat mengancam kebebasan berbicara secara serius.
Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan langsung di platformnya, X menyebut bahwa niat mulia undang-undang ini kini dibayangi oleh implementasi yang terlalu agresif oleh Ofcom, badan pengawas komunikasi Inggris.
“Rencana yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga anak-anak kini terancam mengorbankan hak publik atas kebebasan berekspresi,” tulis X dalam pernyataannya.
Musk Turun Tangan: “Ini Penindasan”
Beberapa hari setelah pembatasan ketat mulai berlaku pada 25 Juli, Elon Musk menyebut OSA sebagai “alat penindasan rakyat.”
Ia bahkan meretweet petisi yang telah mendapat lebih dari 450.000 tanda tangan, untuk membatalkan undang-undang yang dinilai penuh masalah seperti :
- Pemerintah Inggris dinilai membuat “keputusan sadar” untuk menambah sensor, demi alasan keselamatan daring.
- Sanksi berat berupa denda hingga 10% dari total pendapatan global platform membuat perusahaan berpotensi “main aman” dengan menyensor lebih banyak konten.
- Pembentukan tim intelijen internet nasional untuk memantau “kerusuhan anti-migran” disebut “melampaui tujuan semula”.
Kontroversi pun makin memanas ketika partai Reform UK berjanji akan mencabut undang-undang jika berkuasa.
Dilansir dari The Guardian, dalam respons keras, Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle menuduh Tokoh Reform UK, Nigel Farage seolah “berpihak pada predator anak.”
Hal itu mengacu pada komentar tentang Jimmy Savile, tuduhan yang langsung ditepis Farage sebagai “di luar batas dan patut disesalkan.”
Pemerintah Inggris Angkat Bicara
Pemerintah menyangkal tuduhan dari X. Dalam pernyataannya, juru bicara resmi menyebut tudingan itu “salah secara nyata”.
“Undang-undang ini justru menempatkan kewajiban ganda melindungi anak-anak dan menjamin kebebasan berekspresi. Gagal melindungi salah satu saja bisa berujung sanksi,” ujar Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle
Pihak Ofcom juga menyatakan bahwa aturan hanya menargetkan konten kriminal dan berbahaya untuk anak-anak, tanpa mengharuskan pembatasan pada konten legal untuk orang dewasa.
Sementara itu, Online Safety Act yang mulai diterapkan tahun ini mewajibkan platform besar seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan X serta situs-situs penyedia konten pornografi untuk melindungi anak-anak dan menghapus konten ilegal.
Namun, aturan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk politisi, aktivis kebebasan berekspresi, serta para pembuat konten.
Berdasarkan data dari The Guardian, Keluhan paling banyak datang dari pengguna yang harus melalui proses verifikasi usia dengan mengunggah data pribadi untuk mengakses situs pornografi.
Meski lebih dari 468.000 orang telah menandatangani petisi daring yang menyerukan pencabutan undang-undang tersebut, namun pemerintah Inggris menyatakan tidak akan mencabut aturan tersebut dan tengah bekerja sama dengan regulator Ofcom untuk mempercepat penerapannya.
Isi Kritis dari Online Safety Act
- Platform harus mencegah anak-anak melihat konten berbahaya, termasuk pornografi.
- Pengawasan lebih besar dari regulator dan potensi denda tinggi.
- Kewajiban menjaga kebebasan ekspresi tetap diatur dalam hukum.
X menilai pendekatan pemerintah saat ini terlalu ekstrem dan “tidak proporsional”.
“Pendekatan sepihak dan birokratis justru akan melemahkan tujuan utama: melindungi kebebasan individu sekaligus menjaga keselamatan,” tulis X dalam pernyataan resminya.
Para pengamat hak digital dan kebebasan sipil memperingatkan bahwa aturan ini bisa menjadi preseden global, untuk pembatasan lebih luas atas ekspresi daring di bawah dalih keamanan.(YA)
