Jakarta – Pemerintah kembali menyoroti persoalan premanisme yang dianggap menjadi penghambat serius dalam upaya meningkatkan arus investasi nasional.
Fenomena ini bukan hanya muncul di tengah masyarakat atau kelompok organisasi kemasyarakatan, tetapi juga disebut telah merembes ke sejumlah institusi pemerintahan.
“Premanisme, ormas lah, bahkan saya bilang ya premanismenya di kalangan institusi pemerintahan juga ada,” ujar Wakil Menteri Investasi/Hilirisasi (BKPM) Todotua Pasaribu, dalam acara Antara Business Forum di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (19/11/25).
Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa aksi-aksi premanisme memberikan beban tambahan yang signifikan.
Sejumlah riset menunjukkan biaya tersebut dapat menyumbang antara 15 hingga 40 persen terhadap cost of investment dan cost of production dalam berbagai proyek.
Todotua menekankan bahwa kondisi seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan, karena membuat iklim investasi menjadi tidak kompetitif dan menurunkan minat investor.
Ganggu Proyek Strategis
Ia mencontohkan kasus di Kota Cilegon, Banten, ketika pihak tertentu menuntut jatah hingga Rp 5 Triliun kepada kontraktor PT Chandra Asri Alkali (CAA).
Insiden tersebut berdampak langsung terhadap turunnya investasi dalam beberapa waktu setelah kejadian.
Pemerintah, menurut Todotua, terus memantau secara ketat perkembangan kasus seperti itu karena efeknya dinilai sangat besar terhadap kepercayaan investor.
Negara, lanjutnya, harus hadir untuk memastikan kepastian dan keamanan investasi, sekaligus tetap memberi ruang kontribusi bagi pelaku usaha lokal.
“Kejadian Kadin Cilegon. Semenjak itu turun drastis. Terus kita monitor tiap minggu, ngecek. Saya tiap minggu itu diinformasikan terus. Kita mau lihat, karena ini impact-nya cukup besar,” ungkapnya.
Todotua menegaskan bahwa investasi bukan semata-mata pemasukan modal, melainkan instrumen penting untuk membuka dan membangun pusat-pusat ekonomi baru. Efek langsungnya terasa pada penciptaan lapangan kerja.
Hingga kuartal III tahun ini, pemerintah mencatat tambahan sekitar 1,9 juta tenaga kerja baru.
Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja antara 2,5 hingga 3 juta per tahun seiring dengan peningkatan realisasi investasi. (NR)
