Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan transparansi penuh dan dapat diaudit setiap saat.
Transparansi dan Pengawasan Ketat
Prabowo menekankan bahwa Danantara, sebagai pengelola investasi nasional, harus diawasi secara ketat demi kepentingan masa depan bangsa.
“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dan dengan sistem pengawasan yang ketat. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Danantara merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dasar Hukum dan Mekanisme Audit
Berdasarkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara bertugas melaksanakan pengelolaan dividen BUMN untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi operasional BUMN serta sumber dana lainnya. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dalam Pasal 3K disebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, informasi yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit adalah tidak benar.
Tujuan dan Fokus Investasi
Danantara dibentuk dengan beberapa tujuan utama:
Meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN.
Mendukung pendanaan proyek strategis nasional.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.
Membantu Indonesia keluar dari Middle Income Trap.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang lebih cepat dan terarah.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengalokasikan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, pemerintah memastikan bahwa Danantara beroperasi dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi demi kemajuan ekonomi nasional. (Hp)