Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik dua pejabat tinggi baru di lingkungan yudikatif dan eksekutif dalam upacara khidmat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2/2026).
Adies Kadir kini resmi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sementara Juda Agung dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Pelantikan yang berlangsung pada pukul 16.00 WIB ini menandai pergeseran strategis dalam struktur Kabinet Merah Putih dan lembaga peradilan konstitusi.
Pengangkatan Juda Agung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3M Tahun 2026, menggantikan Thomas Djiwandono yang kini bertugas sebagai Deputi Bank Indonesia.
Di sisi lain, Adies Kadir mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Arief Hidayat karena telah memasuki masa purnatugas.
Komitmen Independensi Yudisial
Segera setelah prosesi pengambilan sumpah, Adies Kadir menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Di tengah sorotan masyarakat pasca-putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Adies menegaskan kesiapannya untuk bersikap profesional, terutama terkait latar belakang politiknya di masa lalu.
Ia menjamin akan menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam menangani perkara, termasuk yang bersinggungan dengan Partai Golkar.
”Apabila dinilai terdapat konflik kepentingan, secara otomatis hakim harus menarik diri dari panel atau majelis tersebut. Saya berkomitmen mengambil langkah itu jika menghadapi perkara yang relevan,” ujar Adies saat memberikan keterangan pers.di Istana Negara Jakarta
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa tugas utamanya adalah mengawal konstitusi dan menjaga ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ia berharap kehadirannya mampu memperkokoh MK sebagai pilar demokrasi yang objektif.
Transformasi di Tubuh Kemenkeu
Selain sektor hukum, perombakan di Kementerian Keuangan juga menjadi sorotan. Penunjukan Juda Agung dipandang sebagai langkah penguatan stabilitas fiskal, mengingat pengalamannya yang luas di sektor keuangan nasional.
Transisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program ekonomi dalam periode 2024–2029, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kian menantang. (NR)
