Bogor – Belum genap 24 jam menginjakkan kaki di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat.
Tanpa jeda istirahat panjang, Kepala Negara memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (25/1/2026).
Pertemuan maraton yang berlangsung sejak siang hingga malam hari itu bertujuan untuk memantau langsung progres program strategis nasional.
Presiden ingin memastikan seluruh agenda pembangunan tetap berjalan sesuai target meski dirinya baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda di Hambalang ini merupakan bentuk pengawasan langsung dari Presiden.
“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya Di laman resmi Sekretariat Negara.
Dalam suasana diskusi yang intens namun terukur, sejumlah menteri melaporkan pencapaian di sektor masing-masing.
Fokus pembicaraan mencakup ketahanan pangan, energi, hingga reformasi hukum di kawasan hutan, Diantaranya:
- Pangan & Koperasi: Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi pedesaan.
- Energi: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kondisi terkini sektor minyak dan gas bumi nasional.
- Pendidikan & Sains: Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto memaparkan kerja sama perguruan tinggi di bidang teknik dan pengelolaan minerba.
- Keuangan: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan laporan mendalam mengenai stabilitas sektor perbankan.
- Keamanan & Hukum: Laporan strategis disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan penertiban kawasan hutan nasional.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat mengenai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang berorientasi pada eksekusi nyata.
Di tengah dinamika global yang tak menentu, koordinasi lintas sektor di Hambalang ini memastikan transisi kebijakan tetap berada pada jalurnya.
Selain para menteri teknis, hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara dan Kepala BIN.
Langkah responsif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi pada proyek-proyek vital yang sedang berjalan. (NR)
