Kyiv, Ukraina – Jalan-jalan utama di ibu kota Ukraina berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga memenuhi pusat kota, membawa spanduk bertuliskan “Kami Pilih Eropa, Bukan Autokrasi” dan “Veto UU Itu!”.
Bukan tanpa alasan, kemarahan publik ini meledak setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy menandatangani sebuah undang-undang kontroversial yang dinilai melemahkan dua lembaga antikorupsi paling penting di negeri itu: National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU) dan Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO).
Protes serupa juga muncul di kota-kota lain seperti Lviv, Dnipro, dan Odesa, menjadikannya gelombang demonstrasi terbesar sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.
Situasi ini menandai titik balik dalam hubungan antara masyarakat sipil Ukraina dengan pemimpin mereka yang selama ini didukung kuat dalam perang melawan agresi Rusia.
Pemicu Protes
Undang-undang yang kini resmi berlaku memberi kewenangan luas kepada Jaksa Agung Ukraina untuk:
- Mengambil alih dan mengalihkan penyelidikan yang dilakukan NABU dan SAPO.
- Mengontrol arah dan prioritas investigasi kasus-kasus besar korupsi.
Kebijakan ini langsung memantik kecaman luas dari masyarakat sipil, pengamat hukum, hingga mitra internasional Ukraina.
“Langkah ini menghapus independensi lembaga antikorupsi dan membuka peluang intervensi politik,” tegas Transparency International Ukraine, dalam pernyataan resmi mereka.
Antikorupsi adalah Janji Revolusi
NABU dan SAPO bukan lembaga biasa. Keduanya dibentuk setelah Revolusi Euromaidan 2014, saat rakyat Ukraina menggulingkan pemerintahan korup dan mendambakan negara yang transparan dan berpihak pada hukum.
Namun, pada Senin lalu, satu hari sebelum UU ditandatangani, Badan Keamanan Dalam Negeri Ukraina menangkap dua pejabat NABU atas dugaan memiliki hubungan dengan intelijen Rusia.
Presiden Zelenskyy langsung menjadikan insiden itu sebagai justifikasi atas penandatanganan undang-undang baru ini.
“Tak ada penjelasan rasional mengapa penyelidikan bernilai miliaran dolar bisa mandek selama bertahun-tahun,” ujar Zelenskyy, dalam pidato publik pada Rabu.
Ancaman Dukungan Internasional
Tak butuh waktu lama, gelombang kritik juga datang dari dunia internasional:
- Komisaris Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyebut undang-undang tersebut sebagai “kemunduran serius” dalam reformasi Ukraina.
- Para duta besar negara-negara G7 menegaskan bahwa independensi NABU dan SAPO adalah syarat utama bantuan keuangan dan akses ke UE.
Bahkan Dmytro Kuleba, mantan Menteri Luar Negeri Ukraina yang dikenal loyal pada pemerintahan, turut mengecam:
“Ini hari yang buruk untuk Ukraina.”
Janji Pemerintah vs Kekecewaan Rakyat
Pemerintah berusaha meredam kecaman. Wakil Perdana Menteri Taras Kachka menyatakan bahwa “fungsi inti lembaga antikorupsi masih utuh.”
Namun, pernyataan ini tak cukup menenangkan publik. Para pengunjuk rasa menyuarakan kekhawatiran bahwa UU ini adalah upaya sistematis untuk mengontrol penyidikan terhadap elite politik dan kroni kekuasaan.
Zelenskyy kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia masih menjadi simbol perlawanan terhadap agresi Rusia dan pemimpin yang didukung rakyat selama perang.
Namun, di sisi lain, keputusannya ini bisa mengikis kepercayaan publik yang dibangun selama satu dekade terakhir, dan mengancam dukungan Barat yang sangat dibutuhkan Ukraina di medan perang dan jalur diplomatik. (YA)
