Jakarta — Presiden RI, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia, dengan besaran tertinggi mencapai 280 persen.
Kebijakan bersejarah ini dinilai sebagai langkah konkret memperbaiki kesejahteraan para penegak hukum, setelah hampir dua dekade tidak mengalami peningkatan penghasilan.
Pengumuman penting tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/06/25).
“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa golongan hakim junior akan mendapatkan kenaikan tertinggi, namun seluruh hakim dari berbagai tingkatan tetap memperoleh peningkatan gaji secara signifikan.
“Golongan yang naik tertinggi adalah yang paling junior. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya akan terus memantau hal ini,” tegasnya.
18 Tahun Gaji Hakim Tak Pernah Naik
Prabowo mengungkapkan bahwa selama 18 tahun terakhir, mayoritas hakim di Indonesia tidak pernah merasakan kenaikan gaji. Padahal, mereka memegang peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan di tanah air.
“Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas, dan sebagainya. Untuk itu, kita sudah mulai menertibkan perumahan, dan mudah-mudahan segera terlaksana. Kita akan lakukan pembangunan perumahan secara besar-besaran,” kata Prabowo.
Menurutnya, perbaikan kesejahteraan hakim tak hanya berhenti di kenaikan gaji, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas dasar seperti perumahan dinas yang layak.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem hukum yang adil dan berintegritas sebagai kunci keberhasilan sebuah negara.
“Kalau kita belajar dari sejarah, negara yang gagal adalah yang kehilangan fungsi perlindungan terhadap rakyatnya akibat lemahnya sistem hukum,” ujar Prabowo.
Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dan keragaman budaya yang tinggi, Prabowo menilai keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada tegaknya hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Ia menegaskan posisi hakim sebagai garda terakhir dalam sistem peradilan.
“Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif bagus, tapi yudikatif lemah. It cannot be done,” katanya.
Langkah ini dinilai sebagai awal dari reformasi besar-besaran di sektor peradilan, yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas putusan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. (Ep)
