PARIS – Setelah sepuluh hari perundingan intensif di pinggiran ibu kota Prancis, Paris, satu lembar sejarah baru mulai ditulis untuk Kaledonia Baru. Dalam sebuah kesepakatan yang oleh Presiden Emmanuel Macron disebut sebagai “bersejarah”, Kaledonia Baru akan ditetapkan sebagai sebuah negara namun tetap berada di bawah naungan Republik Prancis.
Kesepakatan ini datang setelah bertahun-tahun ketegangan antara kubu pro-Prancis dan kelompok separatis Kanak yang mendambakan kemerdekaan penuh. Tindakan ini dianggap sebagai upaya cerdas untuk menyatukan kedua kepentingan yang selama ini saling bertentangan.
“Sebuah Negara Kaledonia Baru dalam Republik: ini adalah pertaruhan kepercayaan,” tulis Macron dalam akun X (sebelumnya Twitter).
(Foto: Dok. Tom Nicholson/EPA)
Latar Belakang Ketegangan
Kaledonia Baru berada di wilayah seberang lautan Prancis yang terletak di Samudra Pasifik dan berjarak hampir 17.000 kilometer dari Paris, sudah dikuasai Prancis sejak abad ke-19. Meski menjadi bagian integral dari Prancis, banyak masyarakat adat Kanak merasa kekuasaan kolonial masih membayangi kehidupan mereka.
Ketegangan memuncak pada Mei 2024, saat pemerintah pusat di Paris mencoba memperluas hak pilih kepada ribuan penduduk non-Kanak yang telah lama tinggal di wilayah itu. Komunitas Kanak menilai langkah ini akan merusak peluang mereka untuk meraih kemerdekaan, karena memperkecil proporsi suara penduduk asli dalam pemilu.
Kerusuhan pun pecah. Sebanyak 14 orang tewas, dan kerugian ekonomi akibat konflik tersebut diperkirakan mencapai €2 miliar (setara Rp 39 triliun), atau sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kaledonia Baru.
“Prioritas saat ini adalah pemulihan ekonomi Kaledonia Baru,” ujar Manuel Valls, Menteri Wilayah Seberang Laut Prancis, seperti dikutip Le Monde (12/07).
Isi Kesepakatan “Bersejarah”
- Pembentukan “Negara Kaledonia Baru” di dalam Republik Prancis, yang akan dicantumkan dalam konstitusi Prancis.
- Pengakuan atas “kebangsaan Kaledonia Baru”, yang dapat digabungkan dengan kewarganegaraan Prancis.
- Pembatasan hak suara: Penduduk hanya bisa memilih setelah tinggal minimal 10 tahun di wilayah itu, sebuah konsesi kepada kekhawatiran masyarakat Kanak.
- Paket pemulihan ekonomi dan keuangan, termasuk revitalisasi industri pengolahan nikel—komoditas utama wilayah tersebut.
- Rencana referendum di Kaledonia Baru pada 2026 untuk meratifikasi kesepakatan ini.
Kesepakatan ini masih harus melalui proses politik yang panjang. Kedua kamar parlemen Prancis dijadwalkan akan membahas dan memutuskan pengesahan amandemen konstitusi pada kuartal keempat tahun 2025, sebelum akhirnya diserahkan ke rakyat Kaledonia Baru melalui referendum.
“Ini adalah kompromi cerdas yang mempertahankan ikatan dengan Prancis, tapi memberi lebih banyak kedaulatan bagi Kaledonia Baru,” kata Valls lagi dalam konferensi pers resmi.
Tiga Referendum, Nol Kemerdekaan
Sebelum kesepakatan ini, telah dilakukan tiga referendum sejak 2018 terkait kemerdekaan Kaledonia Baru. Semua referendum tersebut menolak opsi kemerdekaan. Namun, hasil yang paling kontroversial adalah pada 2021, ketika kelompok pro-kemerdekaan memboikot pemungutan suara karena pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada komunitas Kanak.
Sejak saat itu, politik di wilayah tersebut menemui jalan buntu. Macron pun mendorong terbentuknya “proyek baru” yang lebih inklusif, dan inilah hasilnya.
Antara Autonomi dan Integrasi
Bagi banyak analis, kesepakatan ini adalah jalan tengah yang memungkinkan wilayah tersebut mengakses lebih banyak otonomi politik dan ekonomi tanpa kehilangan stabilitas yang diberikan oleh keterikatan dengan Prancis.
Namun, kritik tetap muncul. Beberapa kelompok separatis menilai bahwa ini hanyalah bentuk “rebranding kolonialisme”, sementara kubu loyalis Prancis melihatnya sebagai potensi langkah mundur terhadap kesatuan nasional. (YA)
