Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan langkah progresif dalam membenahi wajah hunian di Indonesia Timur.
Dalam diskusi strategis bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan pada Jumat (27/2/2026), Maruarar menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh kini tidak lagi sekadar urusan “poles” fisik, melainkan wajib menyentuh penguatan ekonomi masyarakat agar perubahan tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan.
Langkah ini diambil menyusul evaluasi mendalam terhadap program-program sebelumnya. Banyak kawasan yang telah dipercantik justru kembali kumuh dalam hitungan tahun. Penyebabnya satu: aspek sosial dan ekonomi warga terabaikan.
Fokus Manusia, Bukan Hanya Batu Bata
Maruarar menekankan bahwa membangun gedung atau memperbaiki jalan lingkungan adalah hal yang relatif mudah.
Tantangan sebenarnya adalah memastikan warga yang tinggal di dalamnya memiliki kemandirian finansial.
“Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh,” tegas Maruarar dalam keterangan resminya.
Belajar dari keberhasilan penataan di Menteng Tenggulun, Kementerian PKP kini mengadopsi pola kolaborasi lintas sektor. Perbaikan hunian akan disandingkan dengan:
- Akses Permodalan: Bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN seperti SMF serta PNM.
- Pendampingan Usaha: Melibatkan ladies banker untuk membimbing warga dalam mengelola usaha kecil.
- Kemandirian Ekonomi: Memastikan setiap jengkal perbaikan lingkungan berdampak pada produktivitas warga.
Dari Ratusan ke Ribuan Unit
Kabar baik datang bagi masyarakat di Sulawesi Utara dan Papua Selatan. Tahun ini, Kementerian PKP meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara drastis dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.
Berikut adalah rincian transformasi penyaluran bantuan berbasis keadilan tersebut:
- Papua Selatan: Dari yang sebelumnya hanya 65 unit untuk empat kabupaten, tahun ini ditingkatkan menjadi sekitar 300 unit per kabupaten.
- Sulawesi Utara: Kenaikan fantastis terjadi di sini, dari semula 700 unit menjadi sekitar 8.000 unit.
- Hunian Vertikal: Rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Manado.
- Target Nasional: Penataan 15 kawasan kumuh komprehensif, di mana tiga di antaranya berada di Pulau Papua.
Maruarar tidak ingin anggaran besar ini menguap tanpa hasil yang jelas. Ia memastikan bahwa penentuan penerima manfaat tidak lagi berdasarkan “kedekatan”, melainkan murni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Variabel yang digunakan meliputi persentase penduduk miskin, jumlah riil warga pra-sejahtera, serta tingkat kesenjangan di tiap daerah. “Anggaran kami meningkat 100 persen, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS.
Ini bukti keberpihakan pada rakyat, tapi syarat utamanya harus tepat sasaran,” tambahnya.
Masa Depan Baru di Timur Indonesia
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, visi besar ini diharapkan mampu menghapus stigma kawasan kumuh yang selama ini melekat.
Penanganan yang berkelanjutan berarti memberikan rumah yang layak sekaligus harapan baru bagi masa depan ekonomi keluarga.
Kini, bola ada di tangan implementasi lapangan. Jika integrasi antara perbaikan fisik dan pemberdayaan ekonomi ini berhasil,
Sulawesi Utara dan Papua Selatan akan menjadi role model nasional bagaimana sebuah kawasan bisa bertransformasi secara total—dari hunian yang marginal menjadi lingkungan yang bermartabat dan mandiri.(NR)
