Washington, AS – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menandatangani keputusan yang mewajibkan perusahaan membayar biaya permohonan visa H-1B, sebesar $ 100.000 (sekitar Rp 1,5 Miliar) per tahun untuk setiap pekerja yang mereka sponsori.
Langkah ini diprediksi akan menjadi gempa bumi bagi sektor teknologi, yang selama ini sangat bergantung pada skema visa untuk menarik talenta global.
Kebijakan baru ini diresmikan Trump di Oval Office, berbarengan dengan peluncuran “Gold Card Visa” yang memungkinkan individu membayar $ 1 Juta untuk mempercepat proses imigrasi mereka.
Menurut para pejabat pemerintah, perubahan radikal pada program H-1B ini bertujuan memastikan bahwa hanya pekerja dengan keahlian paling langka yang bisa masuk ke AS.
“Kami butuh pekerja hebat, dan ini akan memastikan itulah yang terjadi,” ujar Trump dikutip dari AFP.
Meski begitu, besaran biaya yang mencekik ini diperkirakan akan mengubah total sistem visa H-1B.
Program yang dibuat sejak 1990 ini awalnya dirancang untuk mendongkrak industri yang membutuhkan pekerja berketerampilan tinggi, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Pukulan Telak Industri Teknologi
Dampak paling parah dari kebijakan ini akan dirasakan oleh perusahaan teknologi. Mereka adalah pengguna terbesar visa H-1B, yang diberikan untuk individu dengan gelar sarjana atau lebih.
Selama ini visa ini diberikan melalui sistem lotere, yang kini terancam tidak relevan dengan adanya biaya selangit.
Berdasarkan data yang di terima oleh AFP menunjukkan bahwa:
- Amazon menjadi penerima visa H-1B terbanyak pada tahun ini, dengan lebih dari 10.000 visa.
- Disusul oleh Tata Consultancy, Microsoft, Apple, dan Google.
- Kebijakan ini akan langsung menghantam model bisnis mereka yang mengandalkan talenta internasional.
- Secara geografis, California memiliki jumlah pekerja H-1B tertinggi.
- Sementara India menjadi penerima manfaat terbesar dengan 71% dari total visa yang disetujui tahun lalu, disusul oleh Tiongkok di posisi kedua dengan 11,7%.
Program H-1B memang kerap menjadi sorotan di bawah pemerintahan Trump, yang mengusung kebijakan imigrasi ketat demi mengutamakan tenaga kerja domestik.
“Kami membawa yang terbaik dan tercerdas untuk bekerja di AS, ini menciptakan keunggulan kompetitif,” kata para pendukung program tersebut.
Sebaliknya para kritikus menuduh perusahaan telah menyalahgunakan program ini untuk membayar upah lebih rendah, dan memberikan perlindungan kerja yang minim.
Kini dengan biaya yang mahal, skenario tersebut kemungkinan besar akan berubah drastis.
Mampukah raksasa teknologi beradaptasi dengan biaya perizinan yang mencapai miliaran rupiah ini, atau mereka terpaksa memangkas talenta internasional dan mengubah strategi bisnisnya secara fundamental ? (YA)
