Washington, AS — Begitu jarum jam melewati tengah malam (01/10/25) waktu setempat, denyut pemerintahan Amerika Serikat terhenti.
Presiden Donald Trump dan Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran, memaksa sebagian besar program pemerintah menutup pintu.
Ini adalah shutdown ketiga di era Trump, menandai babak baru ketidakpastian yang mencerminkan polarisasi tajam politik AS.
Dampaknya langsung terasa, 750.000 pekerja federal dirumahkan tanpa bayaran, sementara jutaan warga sipil menghadapi konsekuensi layanan publik yang macet.
“Kami tidak ingin hal itu terjadi,” kata Trump di Gedung Putih, hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu.
Namun, serangkaian pertemuan dengan pemimpin Kongres berakhir buntu seperti dilansir Associated Press.
Layanan Publik Terhenti, Agenda Trump Melaju
Ketika banyak kantor pemerintah ditutup, beberapa layanan penting bagi masyarakat justru terancam lumpuh.
Layanan pendidikan, lingkungan, dan lainnya melambat, sementara agenda deportasi Trump diperkirakan berjalan penuh, bahkan dengan janji-janji yang mengkhawatirkan.
Trump sendiri telah memperingatkan, ia bisa “melakukan hal-hal yang tidak dapat diubah, yang buruk” sebagai pembalasan.
Ancaman ini tidak hanya ditujukan pada politisi, tetapi juga pada jutaan warga yang bergantung pada layanan publik.
Rachel Snyderman, seorang mantan pejabat anggaran Gedung Putih, kini Direktur Pengelola Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center menyatakan, “Penutupan hanya menimbulkan biaya ekonomi, ketakutan, dan kebingungan di seluruh negeri.”
Siapa Harus Disalahkan?
Drama politik ini bukan tanpa “tuduhan”. Partai Demokrat, yang biasanya berupaya menjaga pemerintah tetap berjalan, kali ini mengambil sikap tegas.
Mereka menuntut pendanaan untuk subsidi perawatan kesehatan, yang akan segera berakhir bagi jutaan orang. Hal ini menyebabkan lonjakan premi asuransi kesehatan di seluruh AS. Sebaliknya, Partai Republik menolak negosiasi.
Setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump bahkan memposting video satir yang mengejek para pemimpin Demokrat, sebuah tindakan yang dianggap tidak serius dan rasis oleh banyak pihak.
Efek domino dari penutupan ini diperkirakan akan meluas ke seluruh negeri, dengan guncangan ekonomi yang dapat dirasakan dalam hitungan hari.
Laporan pekerjaan bulanan yang sangat dinanti, yang biasanya dirilis pada hari Jumat, mungkin tidak akan disampaikan.
Meskipun pasar keuangan “mengabaikan” penutupan di masa lalu, analisis dari Goldman Sachs kepada AP News menjelaskan bahwa kali ini mungkin berbeda, karena tidak ada tanda-tanda negosiasi yang lebih luas.
“Hanya ada sedikit analogi yang baik untuk potensi penutupan pekan ini,” kata laporan tersebut.
Jajak Pendapat Terbelah
Masing-masing pihak percaya, bahwa pihak lawan akan menanggung sebagian besar kesalahan atas penutupan ini. Sebuah survei dari New York Times menunjukkan :
- 26% Responden menyalahkan Trump dan Partai Republik
- 19% Menyalahkan Partai Demokrat
- 33% Menyalahkan keduanya
Sementara itu, jajak pendapat dari Marist University menunjukkan :
- 38% Menyalahkan Partai Republik
- 27% Menyalahkan Partai Demokrat
- 31% Menyalahkan keduanya
Hingga saat ini, belum ada solusi yang jelas untuk mengatasi kebuntuan ini. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik memprediksi penutupan akan berlangsung setidaknya hingga minggu depan.
“Saya rasa tidak ada yang akan terjadi sampai DPR kembali,” katanya, memprediksi Partai Demokrat akan melunak.
Seiring ketidakpastian politik yang berlanjut, ribuan warga yang bergantung pada pemerintah untuk pembayaran tunjangan, kontrak kerja, dan layanan lainnya berada dalam kondisi cemas.
Penutupan ini bukan sekadar pertarungan politik, ini adalah pukulan telak yang mengacaukan kehidupan sehari-hari mereka.
“Tidak jelas berapa lama Partai Demokrat akan mempertahankan sikap mereka yang tidak dapat dipertahankan, membuat durasi penutupan sulit diprediksi,” kata Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, dalam sebuah memo yang dikeluarkan beberapa jam sebelum batas waktu.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), kompensasi bagi pekerja yang dirumahkan akan membebani pembayar pajak sebesar $ 400 Juta.
Meskipun demikian, gaji anggota Kongres dan Presiden Trump tetap akan dibayarkan seperti biasa. (YA)
