Davos – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan meresmikan piagam “Board of Peace” (BoP) dalam upacara penandatanganan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.
Badan internasional baru ini dibentuk untuk menyelesaikan konflik global dengan biaya keanggotaan tetap mencapai $1 miliar (sekitar Rp15,8 triliun).
Meskipun awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, draf piagam terbaru menunjukkan peran BoP tidak terbatas pada wilayah Palestina saja.
Seorang pejabat senior Gedung Putih kepada BBC News menyatakan bahwa sekitar 35 pemimpin dunia telah berkomitmen untuk bergabung dari total 50 undangan yang dikirimkan.
Trump memposisikan dewan ini sebagai fase berikutnya dari rencana perdamaian administrasinya sekaligus mekanisme pengawasan rekonstruksi Gaza.
Namun, struktur organisasi ini memberikan kekuasaan absolut kepada Trump sebagai ketua yang memegang hak veto atas semua keputusan penting.
Struktur dan Negara yang Bergabung
Hingga saat ini, sejumlah sekutu utama AS dan negara-negara dengan populasi Muslim besar telah mengonfirmasi kehadiran mereka.
Partisipasi ini dinilai oleh para pengamat sebagai langkah strategis untuk mengamankan akses langsung ke Gedung Putih.
Daftar negara yang telah menyatakan bergabung antara lain:
- Timur Tengah: Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Bahrain, dan Mesir.
- Asia & Eropa: Indonesia, Pakistan, Turkiye, Hungaria, Vietnam, Uzbekistan, dan Kazakhstan.
- Lainnya: Maroko, Argentina, Belarusia, dan Paraguay.
Keanggotaan tetap diberikan kepada negara yang menyumbang lebih dari $1 miliar pada tahun pertama.
Di tingkat eksekutif, nama-nama besar seperti mantan PM Inggris Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner, tercatat sebagai pengelola misi.
Kontroversi dan Penolakan Eropa
Langkah Trump ini memicu reaksi keras dari otoritas Palestina dan sejumlah negara Eropa. Masuknya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke dalam dewan dianggap ofensif oleh warga Gaza karena statusnya sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menegaskan bahwa lembaga transisi apa pun tidak boleh menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kekhawatiran serupa disuarakan oleh negara-negara Eropa yang memilih untuk menolak atau menunda undangan tersebut.
Beberapa negara yang menyatakan keberatan meliputi:
- Prancis: Mendukung rencana perdamaian, namun menolak organisasi yang menggantikan peran PBB.
- Slovenia: Memperingatkan bahwa mandat dewan ini dapat merusak tatanan internasional berbasis Piagam PBB.
- Norwegia & Swedia: Menyatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam draf piagam saat ini.
Di saat diplomasi tingkat tinggi berlangsung di Davos, situasi di lapangan tetap tegang. Laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan setidaknya 11 warga Palestina tewas dalam serangan fajar 3 diantaranya wartawan (rilis The Guardian Kamis (22/1/2026).
Sementara militer Israel terus melakukan penggerebekan di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober 2025, tercatat lebih dari 480 warga Palestina telah kehilangan nyawa.
Kehadiran Board of Peace kini menjadi sorotan dunia, apakah ia akan menjadi solusi nyata atau justru memperdalam perpecahan diplomatik global.(NR)
