Jakarta — Sebuah babak baru dalam upaya perbaikan institusi kepolisian dimulai senin (10/11/25).
Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, menggelar rapat perdananya di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengkaji, dan mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Rapat perdana Komisi ini dihadiri lengkap oleh 10 anggotanya, mencakup tokoh-tokoh kunci pemerintahan dan mantan pejabat tinggi. Mereka yang hadir antara lain :
- Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie
- Menko Hukum, Yusril Ihza Mahendra
- Mendagri, Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman, Andi Agtas
- Wamenko Hukum, Otto Hasibuan
- Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD
- Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Penasihat Khusus Presiden, Ahmad Dofiri
- Mantan Kapolri, Jenderal (Purn), Idham Aziz
- Mantan Kapolri Jenderal (Purn), Badrodin Haiti.
Terbuka Kritik & Tindak Lanjut Cepat
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusinya sepenuhnya terbuka terhadap kritik, dan evaluasi dari masyarakat.
Kapolri menekankan bahwa masukan publik adalah komponen vital, dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme Polri.
“Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan evaluasi, karena kita ingin terus mewujudkan performa Polri yang terbaik. Polri harus menjadi institusi yang mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri juga menekankan posisi Polri sebagai “buah reformasi”, memiliki kewajiban besar untuk terus berbenah sesuai tuntutan publik pasca-reformasi.
Ia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan hasil kerja Komisi.
“Kami akan merespons cepat dan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi, yang nantinya diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden, dan tentu akan kami tindaklanjuti,” tutup Kapolri.
Rekomendasi Awal & Public Hearing
Sementara itu Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa timnya segera melanjutkan pembahasan teknis dalam rapat lanjutan minggu depan.
Fokus utama kerja komisi adalah “belanja masalah” dari berbagai pihak, untuk kemudian merumuskan rekomendasi kepada Presiden dan Kapolri.
Jimly juga mengumumkan jadwal penting, yaitu komisi berencana mengadakan forum dengar pendapat publik (public hearing) pertama pada Kamis mendatang.
Forum ini akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan sejumlah tokoh masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi dan solusi mengenai reformasi kepolisian.
“Pertemuan itu akan kita adakan untuk mendengarkan sekali lagi masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan,” kata Jimly.
Meski masukan dari publik tidak mengikat, Jimly berharap komisi sudah dapat merumuskan rekomendasi awal dalam dua bulan pertama yang akan menjadi landasan kebijakan baru reformasi. (NR)
Baca juga :
