Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mempererat kemitraan dengan Jepang , salah satunya melalui Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), untuk mengembangkan industri otomotif nasional yang lebih berdaya saing global dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini difokuskan pada upaya mempercepat transformasi menuju kendaraan rendah emisi karbon, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Langkah konkret dari sinergi ini terwujud dalam gelaran The 6th Indonesia–Japan Automobile Dialogue, bersamaan dengan The 1st Biofuel Co-Creation Task Force Meeting di Jakarta.
Forum strategis ini menjadi platform penting bagi kedua negara untuk mendalami teknologi otomotif masa depan, khususnya dalam kerangka transisi energi.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik pertemuan ini, menegaskan pentingnya kerja sama bilateral dalam mencapai tujuan industri yang lebih ramah lingkungan.
“Kami mengapresiasi forum strategis ini sebagai wujud kerja sama antara Kemenperin RI dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang dalam mendukung percepatan transisi menuju mobilitas rendah karbon melalui pendekatan multiple pathways, termasuk pengembangan kendaraan elektrifikasi dan bahan bakar nabati (biofuel),” ujar Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen kuat pada target Net Zero Emission pada tahun 2060.
Upaya ini didukung melalui pengembangan bahan bakar alternatif ramah lingkungan dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) Kemenperin.
“Komitmen ini didukung penuh oleh Kemenperin melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yang mencakup berbagai teknologi secara komprehensif, termasuk pengembangan mesin fleksibel yang dapat menggunakan biofuel,” jelas Setia Diarta.
Biofuel Solusi Lintas Sektor
Pentingnya peran energi bersih diperkuat oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.
Ia menyoroti sinergi lintas sektor yang esensial dalam mengakselerasi adopsi energi bersih di Indonesia, termasuk program biofuel seperti biodiesel, bioetanol, dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).
“Saat ini pemerintah menjalankan berbagai program biofuel seperti biodiesel, bioetanol, bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF), dan green diesel atau hydrotreated vegetable oil (HVO),” ungkap Eniya Listiani Dewi.
Pemerintah menargetkan implementasi E10 (campuran 10% etanol dalam bensin) pada 2028, yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
“Kami ingin mengeliminasi impor energi, karena saat ini sekitar 20–30 persen energi di Indonesia masih impor, mayoritas berupa minyak untuk sektor transportasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2030, kami juga berupaya menjaga keberlanjutan fiskal nasional,” tegas Rachmat Kaimuddin.
Dari sisi Jepang, Director General of Manufacturing Industries Bureau METI, Tanaka Kazushige mengakui posisi strategis Indonesia sebagai basis industri dan ekspor otomotif kunci di Asia.
“Kami percaya kombinasi antara kekayaan sumber daya bioenergi Indonesia dan keunggulan teknologi Jepang akan membawa masa depan otomotif yang lebih cerah. Kerja sama ini tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta,” kata Tanaka Kazushige, menggarisbawahi potensi besar dari kolaborasi ini.(NR)
