Jakarta – DPR dan pemerintah sepakat untuk menggelontorkan dana jumbo, menyetujui anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp 10,89 triliun untuk tahun 2026.
Anggaran ini melonjak drastis, naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan fokus utama pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai “bedah rumah”.
Keputusan ini menjadi sorotan, mengingat kebutuhan hunian layak di Indonesia masih jadi pekerjaan rumah besar.
Lonjakan anggaran ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas mimpi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang lebih baik.
Fokus Anggaran ‘Bedah Rumah’
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp 10,89 triliun, sebagian besar akan dialokasikan untuk program BSPS.
“Pagu anggaran Rp 10,89 triliun ini kami utamakan sesuai dengan diskusi dengan pimpinan dan anggota adalah untuk BSPS,” kata Ara dalam rapat kerja Komisi V di Gedung DPR, Jakarta.
Ara menambahkan, alokasi sebesar Rp 8,9 triliun dari total anggaran akan menyasar target 400.000 unit rumah yang akan dibedah pada 2026.
Angka ini menunjukkan komitmen serius untuk mengatasi persoalan perumahan di tingkat akar rumput. Selain BSPS, anggaran ini juga mencakup berbagai program strategis lain, di antaranya:
- Rumah Susun: Rp 375,32 Miliar untuk 796 unit atau 21 tower.
- Rumah Khusus: Rp 249,43 Miliar untuk 654 unit.
- Penanganan Kawasan Kumuh: Rp 155,85 Miliar dengan target 225 hektare di 15 lokasi.
Proses persetujuan anggaran ini berlangsung cepat dan tanpa debat panjang di ruang rapat Komisi V DPR.
Ketua Komisi V, Lasarus secara langsung menyetujui anggaran tersebut, mengindikasikan adanya kesamaan visi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatasi persoalan perumahan.
“Mohon teman-teman, nanti kan kita pendalaman dengan Eselon I, kalau boleh kita nggak usah lagi kasih masukan sekarang, kita langsung sahkan saja dulu ya, setuju?” ujar Lasarus, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh para anggota dewan. (YA)
