Jakarta – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Kereta Whoosh sarat dugaan penyimpangan dan harus diaudit oleh lembaga negara seperti BPK atau BPKP. Menurutnya, proyek ini menimbulkan beban keuangan yang besar bagi negara dan menimbulkan kegaduhan di internal pemerintahan.
Anthony menyebut total biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283/US$), termasuk cost overrun sebesar US$1,2 miliar. Angka ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan proyek serupa di negara lain.
“Kalau saya yakin ada yang tidak beres di proyek itu,” kata Anthony di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Biaya Proyek Dinilai Tak Wajar
Sebagai perbandingan, biaya pembangunan kereta cepat di China berkisar antara US$17 juta hingga US$30 juta per kilometer. Sementara itu, pembangunan Kereta Whoosh tercatat mencapai sekitar US$52 juta per kilometer. Jika menggunakan rata-rata biaya US$25 juta per kilometer di China, maka terdapat selisih sekitar US$27 juta per kilometer pada proyek sepanjang 142,3 km ini. Anthony memperkirakan pembengkakan biaya mencapai 40 hingga 50 persen.
“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China. Tapi okelah, untuk membuktikannya, harus diaudit,” kata Anthony.
Anthony menambahkan, 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap keuangan negara. Kondisi ini bahkan sempat memunculkan ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, terkait mekanisme pembayaran utang.
Sebelum proyek jatuh ke tangan China, pemerintah Jepang sebenarnya telah mengajukan proposal dengan skema pendanaan lebih ringan. Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen per tahun, sementara China menetapkan bunga 2 persen per tahun, bahkan 3,4 persen khusus untuk pinjaman cost overrun.
Akibat selisih bunga itu, Indonesia harus membayar bunga sekitar Rp2 triliun per tahun untuk utang proyek Kereta Whoosh. Jika menggunakan skema Jepang, bunga yang dibayarkan hanya sekitar Rp75 miliar per tahun. Artinya, dalam 10 tahun selisih yang harus ditanggung negara bisa mencapai Rp19 triliun.
Anthony menegaskan, aparat penegak hukum perlu turun tangan agar proses ini terang benderang, termasuk mengungkap siapa pihak yang mengalihkan proyek dari Jepang ke China. Menurutnya, keputusan tersebut membuat negara menanggung beban finansial jangka panjang.
“Ya dibuka saja, siapa yang berperan dalam proyek-proyek Kereta Whoosh. Kenapa harus dengan China yang belakangan membuat berat keuangan negara. Cicilan bunganya saja Rp2 triliun,” ungkapnya. (Ep)
