Tokyo, Jepang – Jepang mencatat rekor terendah dalam angka kelahiran tahun lalu, dengan jumlah kematian lebih dari dua kali lipat dari kelahiran.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut situasi ini sebagai “keadaan darurat yang sunyi,” sebuah krisis yang mengancam fondasi negara dan masa depan ekonominya.
Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan populasi Jepang menyusut sebanyak 908.574 orang pada tahun 2024. Ini adalah penurunan ke-16 kalinya secara berturut-turut.
Pada tahun lalu, total kelahiran hanya mencapai 686.061 jiwa, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899.
Sementara itu, jumlah kematian melonjak hingga 1,6 juta. Kondisi ini membuat tingkat kesuburan total (rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dimiliki seorang wanita) anjlok menjadi 1,15, turun dari 1,2 pada tahun sebelumnya.

Takumi Fujinami, Seorang Peneliti Senior di Japan Research Institute, mengatakan kepada Newsweek bahwa, “Kelompok berpenghasilan rendah tidak memiliki anak. Tugas mendesak saat ini adalah meningkatkan situasi ekonomi kaum muda seperti menaikkan upah minimum agar mereka dapat menikah dan memiliki anak.”
Penyebab tren ini beragam, mulai dari kekhawatiran ekonomi di kalangan generasi muda, biaya hidup yang terus meningkat, hingga beban pengasuhan anak yang sebagian besar ditanggung oleh para ibu.
Implikasi Serius bagi Perekonomian
Menyusutnya populasi usia kerja menjadi masalah besar. Kelompok usia 65 tahun ke atas kini mencakup 30% dari total populasi, sementara kelompok usia kerja (15-64 tahun) hanya sekitar 60%.
“Ketika jumlah lansia meningkat dan populasi usia kerja menyusut, kita mulai melihat dampak pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar Kei Nishiuchi, CEO SoujouData Inc.
“Bahkan asumsi dasar tentang bagaimana masyarakat kita mendistribusikan sumber daya, seperti siapa yang membayar pajak dan siapa yang menyediakan perawatan untuk lansia mulai dipertanyakan.”

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor seperti perawatan lansia dan manufaktur, Jepang mulai melonggarkan aturan imigrasi yang ketat.
Pemerintah menargetkan untuk melipatgandakan jumlah tenaga kerja asing hingga tahun 2040, dengan harapan dapat memberikan kelonggaran bagi lebih banyak pekerja untuk tinggal lebih lama dan membawa keluarga mereka.
Jepang bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi tekanan demografi ini. Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan juga tengah berupaya keras untuk meningkatkan angka kelahiran, khawatir akan dampak jangka panjang terhadap perekonomian mereka.
Pemerintah Jepang telah meningkatkan upaya untuk melawan krisis ini dalam beberapa tahun terakhir, termasuk memberikan subsidi untuk pengasuhan anak, pendidikan, dan perawatan kesuburan.
Namun, para pembuat kebijakan memperingatkan bahwa negara ini hanya memiliki waktu hingga akhir dekade ini sebelum tren tersebut menjadi tidak dapat diubah.
Seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba, “Tingkat kelahiran yang rendah dan penurunan populasi yang diakibatkannya adalah tantangan terhadap fondasi negara keadaan darurat yang sunyi, bisa dibilang begitu.” (YA)





