London, Inggris — Sebuah gelombang demonstrasi pro-Palestina berakhir ricuh di pusat Kota London pada Sabtu (09/08/25).
Dilansir dari Reuters, polisi menangkap setidaknya 150 orang yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap kelompok terlarang Palestine Action, meskipun telah dilarang oleh pemerintah Inggris.
Kerumunan mulai memadati alun-alun di luar Gedung Parlemen, dengan membawa spanduk bertuliskan “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action.”
Bagi aparat, pernyataan itu cukup menjadi alasan untuk menangkap mereka.
“Meskipun banyak dari mereka yang masih berada di alun-alun adalah media dan penonton, masih ada individu yang membawa papan dukungan untuk Palestine Action,” tulis Kepolisian Metropolitan London di akun X (dulu Twitter). “Petugas terus melakukan penangkapan di tengah kerumunan.”
Aksi ini merupakan buntut dari keputusan kontroversial pemerintah Inggris yang secara resmi melarang Palestine Action pada Juli lalu, dengan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris.
Pelarangan dilakukan tak lama setelah sejumlah aktivis menyerbu pangkalan udara RAF Brize Norton di Oxfordshire, dan merusak dua pesawat tanker milik Angkatan Udara Inggris sebagai bentuk protes atas dukungan militer Inggris terhadap Israel dalam konflik di Gaza.
Dukungan Jadi Masalah
Palestine Action dikenal sering menargetkan kontraktor pertahanan Israel, dan berbagai institusi yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer Israel.
Namun kini, sekadar menyatakan dukungan terhadap mereka bisa membuat seseorang menghadapi jeratan hukum.
Kelompok pembela hak sipil, seperti Defend Our Juries, menyebut pelarangan ini sebagai “bahaya bagi demokrasi”.
“Jika makna terorisme diperluas hingga mencakup tindakan yang hanya menyebabkan kerugian ekonomi atau mempermalukan pihak berkuasa, maka kebebasan berekspresi tak lagi berarti, dan demokrasi mati,” tulis mereka di situs resmi.
Tak tinggal diam, para pendukung Palestine Action kini tengah menantang larangan tersebut melalui jalur hukum, mengklaim bahwa pemerintah telah melampaui batas dengan menjadikan aksi sipil sebagai bentuk terorisme.
Akhir Pekan Penuh Demonstrasi
Penangkapan massal ini terjadi di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial di Inggris. Di akhir pekan yang sama, berbagai kelompok pro dan kontra terkait isu Gaza, Palestina, serta imigrasi dijadwalkan turun ke jalan di berbagai penjuru London.
“Ini akan menjadi hari-hari yang sangat sibuk bagi kami dengan banyaknya demonstrasi yang berlangsung bersamaan. Kami harus mengerahkan pasukan dalam jumlah besar,” ujar Deputi Asisten Komisaris Polisi, Ade Adelekan, dalam konferensi pers sebelum unjuk rasa dimulai.
Menurut laporan The Guardian, demonstrasi pro-Palestina juga dijadwalkan berakhir di depan kediaman resmi Perdana Menteri di Downing Street.
Di hari berikutnya, kelompok-kelompok lain yang menuntut pembebasan sandera Israel di Gaza juga akan turun ke jalan.
Di sisi lain, polisi juga tengah mengantisipasi potensi bentrok antara kelompok anti-imigran, dan pendukung pengungsi di sekitar hotel-hotel yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi para pencari suaka.
Kebebasan Ekspresi Vs Keamanan Nasional
Langkah pemerintah Inggris melarang Palestine Action dan menangkap para pendukungnya menuai perdebatan tajam.
Di satu sisi, langkah itu dianggap perlu untuk menjaga keamanan nasional. Di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi.
Pengamat Politik dari University of Oxford, Dr. Lila Mahfouz, menilai langkah pemerintah sebagai “preseden berbahaya.”
“Mengkriminalisasi dukungan terhadap aktivisme sipil, bahkan yang bersifat simbolik, berpotensi membuka pintu bagi pelanggaran HAM yang lebih besar di masa depan,” ujar Mahfouz kepada The Guardian. (YA)
