Bamako, Mali – Negara Mali yang terkurung daratan kini dicekik oleh krisis bahan bakar minyak (BBM) yang makin parah, sebuah dampak langsung dari blokade mematikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan terafiliasi Al-Qaeda.
Puncaknya, pemerintah militer Mali mengumumkan penutupan mendadak seluruh institusi pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas di seluruh negeri.
Keputusan drastis ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Amadou Sy Savane melalui siaran televisi nasional. Semua kegiatan belajar mengajar secara resmi ditangguhkan hingga 9 November mendatang.
“Pergerakan staf dan siswa telah terpengaruh oleh blokade ini,” ujar Menteri Sy Savane, seraya menambahkan bahwa pihak berwenang “melakukan segala yang mungkin” untuk mengakhiri krisis ini agar kelas dapat dilanjutkan pada 10 November.
Kota Senyap, Antrean Panjang BBM
Selama berminggu-minggu, Bamako, ibu kota Mali yang biasanya ramai, kini dilaporkan telah berubah menjadi kota yang sunyi.
Berdasarkan pantauan BBC News, kelangkaan BBM telah memicu antrean panjang yang mengular di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar.
Blokade tersebut secara efektif menghambat pasokan BBM yang diangkut melalui jalan darat dari negara-negara tetangga seperti Senegal dan Pantai Gading.
Blokade ini bukan hanya mengganggu pasokan energi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran keamanan yang meluas.
- Ancaman di Jalan Utama: Kelompok militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang beroperasi di sepanjang jalan raya utama, telah berulang kali menyerang kapal tanker pembawa bahan bakar, secara efektif menghentikan aliran vital pasokan ke Mali.
- Dampak Multisektor: Kelangkaan BBM tidak hanya melumpuhkan transportasi, tetapi juga mengganggu pasokan listrik, mengingat banyak generator yang mengandalkan bahan bakar cair.
Peringatan Diplomatik & Perdebatan Junta
Krisis yang tak kunjung usai ini telah menarik perhatian internasional. Pekan lalu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bamako mengumumkan bahwa staf diplomatik non-esensial dan keluarga mereka akan meninggalkan Mali.
Pernyataan dari Kedutaan AS menekankan bahwa gangguan bahan bakar memiliki “potensi untuk mengganggu situasi keamanan secara keseluruhan dengan cara yang tak terduga.”
Pemerintahan Mali saat ini dipimpin oleh junta militer di bawah Jenderal Assimi Goita, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.
Mereka awalnya mendapat dukungan publik dengan janji untuk menangani krisis keamanan kronis.
- Pergeseran Kekuatan: Junta telah mengambil langkah kontroversial, mengusir misi penjaga perdamaian PBB dan pasukan Prancis, lalu merekrut tentara bayaran Rusia untuk menangani pemberontakan.
- Ironi Keamanan: Namun, terlepas dari perubahan strategi ini, pemberontakan jihadis terus berkobar. Sebagian besar wilayah utara dan timur negara itu tetap berada di luar kendali pemerintah, kini menambah blokade ekonomi yang langsung melukai warga sipil.
Meskipun pemerintah militer sebelumnya menjamin bahwa masalah kelangkaan BBM hanya bersifat sementara, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Jutaan pelajar dan mahasiswa kini harus menunda kegiatan akademis mereka, sebuah pengorbanan yang menunjukkan betapa parahnya cengkeraman pemberontak terhadap infrastruktur vital negara tersebut.(YA)
