Jakarta – Gelombang kerusuhan yang merebak sejak Senin (25/8/2025) bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi kekecewaan rakyat yang dipendam bertahun-tahun atas kebijakan yang tidak pro rakyat, kesenjangan yang tinggi, dan beban hidup yang semakin menghimpit.
Gelombang protes rakyat yang awalnya menuntut transparansi DPR kini menjelma menjadi ledakan kemarahan nasional. Tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas terlindas mobil polisi, memicu aksi anarkis: gedung Wakil Rakyat dirusak dan dibakar, tak luput pula rumah sejumlah pejabat serta selebritas dirusak dan dijarah massa.
Dari Protes Damai ke Gelombang Kemarahan
Aksi unjuk rasa sejak Senin (25/8/2025) di Gedung DPR/MPR awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR, meminta transparansi gaji, serta penghentian kebijakan yang tidak pro-rakyat. Namun, situasi berubah ricuh saat polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon.
Kericuhan itu semakin membesar usai tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil polisi saat sedang mengantar pesanan di sekitar lokasi aksi. Video detik-detik kematiannya viral, memicu tagar #KeadilanUntukAffan dan memperluas kemarahan rakyat.
Sebagai simbol kekecewaan terhadap aparat polisi dan wakil rakyat, sejumlah kantor polisi dan gedung wakil rakyat di berbagai kota jadi sasaran amarah dengan melakukan aksi perusakan dan pembakaran. Seperti dikomando aksi perusakan dan pembakaran gedung DPRD serentak terjadi disejumlah kota seperti di Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, NTB, dan Sejumlah gedung DPRD sejumlah kota di Jawa Tengah.
Kemarahan rakyat meluas, bukan hanya ke kantor legislatif, tapi juga ke rumah pribadi tokoh publik yang dianggap “menyakitkan hati rakyat”. Sejumlah rumah anggota legislatif seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach menjadi sasaran penjarahan. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang selama ini dikritik karena kebijakan pajak yang membebani masyarakat, juga tak luput dari sasaran penjarahan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemarahan rakyat tidak lagi terarah pada satu institusi, melainkan pada figur-figur yang dianggap simbol kesenjangan dan ketidakadilan.
Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden Prabowo Turun Tangan
Melihat situasi semakin memburuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas tragedi Affan dan menjanjikan penyelidikan tuntas. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menurunkan pasukan untuk mengendalikan situasi di kota-kota besar.
Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Dalam pidato darurat, ia menyebut tragedi Affan sebagai “luka bangsa” dan berjanji membentuk tim independen untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun, bagi rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan, kata-kata itu belum cukup.
Meski begitu, banyak pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk meredam gelombang protes yang sudah melebar menjadi amarah sosial.
Tahun 2025 menjadi periode paling kelam DPR: tunjangan jumbo, flexing harta, hingga ucapan kasar membuat kemarahan rakyat memuncak. Anggaran DPR bahkan tercatat melonjak 83% dalam lima tahun terakhir, meski krisis ekonomi membuat rakyat makin terjepit.
Gedung DPR kini kembali menjadi simbol krisis kepercayaan, sama seperti 1998, ketika rakyat menuntut perubahan besar. Bedanya, kali ini amarah rakyat bukan hanya ditujukan pada institusi, tapi juga pada figur publik yang dianggap memperparah luka sosial.
Tragedi Affan Kurniawan, pembakaran gedung DPRD, hingga penjarahan rumah tokoh publik adalah peringatan keras bahwa krisis kepercayaan rakyat telah mencapai puncaknya.
Gelombang ini tak lagi sekadar protes, melainkan seruan masyarakat agar pemerintah dan wakil mereka di DPR segera melahirkan kebijakan nyata yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan penguasa, elit maupun kelompok. (Ep)
