Jakarta – Sorot lampu dan kamera di Istana Negara, Senin (08/09/25) sore, menjadi saksi sebuah babak baru dalam pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto kembali memegang kendali penuh, merombak susunan Kabinet Merah Putih dalam langkah berani yang mengejutkan.
Di antara wajah-wajah baru yang dilantik, ada satu kursi penting yang dibiarkan kosong, kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Keputusan Presiden untuk tidak langsung menunjuk pejabat definitif untuk posisi Menko Polkam menjadi sorotan utama.
Posisi ini lowong setelah Presiden memberhentikan Menko Polkam, Budi Gunawan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86P Tahun 2025.
Sementara spekulasi tentang siapa yang akan mengisi jabatan strategis ini beredar luas, Presiden memilih untuk menempuh jalur yang lebih berhati-hati.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Presiden akan menunjuk pejabat ad interim atau sementara untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga.
“Tunggu nanti diumumkan setelah ditandatangani,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, “Belum ada penunjukan definitif untuk posisi Menko Polkam. Yang pasti, Presiden akan menunjuk pejabat ad interim untuk sementara waktu.”
Keputusan ini mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin terburu-buru, dalam memilih sosok yang tepat untuk posisi yang sangat krusial ini.
Ini adalah langkah strategis di mana Presiden memastikan stabilitas tetap terjaga, sambil melakukan pertimbangan yang lebih mendalam untuk menemukan figur yang paling sesuai dengan visi dan misinya.
Saat ini, belum ada konfirmasi resmi atau tanggapan dari Menko Polkam, Budi Gunawan terkait perubahan posisinya.
Menurut beberapa sumber, beliau dikabarkan sedang berada dalam rapat di kantornya ketika informasi mengenai pemberhentian tersebut diterima.
Menteri Lama Diganti, Kementerian Baru Dibuat
Meskipun demikian, roda pemerintahan terus berputar. Selain posisi Menko Polkam, beberapa posisi kunci lainnya mengalami pergantian.
Presiden secara langsung melantik nama-nama baru yang diharapkan mampu membawa inovasi dan percepatan program, terutama di sektor ekonomi dan pelayanan publik.
Berikut adalah daftar menteri baru yang dilantik:
- Purbaya Yudhi Sadewa: Menteri Keuangan
- Mukhtarudin: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
- Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu langkah paling signifikan, mengingat pengalamannya sebagai ekonom yang dipercaya untuk mengendalikan kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.
“Ini adalah momentum krusial. Kami membutuhkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” kata Presiden, menggambarkan pentingnya penunjukan ini.
Perombakan kabinet ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan sebuah pernyataan kuat dari Presiden Prabowo tentang arah tata kelola pemerintahan yang baru.
Fokus pada evaluasi kinerja dan pembentukan kementerian khusus, menunjukkan komitmen untuk merespons kebutuhan publik dengan lebih cepat dan efektif.
Sementara teka-teki tentang siapa yang akan menjadi Menko Polkam definitif masih menjadi misteri. Langkah-langkah yang diambil Presiden ini menegaskan bahwa setiap keputusan dibuat dengan penuh pertimbangan strategis, demi stabilitas dan kemajuan bangsa. (YA)
Baca juga :
