Jakarta – Harapan warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat, untuk memiliki hunian layak kini mulai menemui titik terang.
Pemerintah, melalui kolaborasi cepat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola (BP) BUMN, resmi memulai pembangunan 324 unit hunian relokasi.
Langkah konkret ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak relokasi.
Dengan memanfaatkan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu singkat guna menghadirkan keadilan hunian di jantung ibu kota.
Optimalisasi Aset BUMN
Saat meninjau lokasi bersama Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyatakan kekagumannya atas kecepatan koordinasi lintas sektor.
Hanya berselang satu hari setelah rapat koordinasi di Gedung BP BUMN, proses clearing lahan sudah berjalan dan ratusan pekerja konstruksi telah diterjunkan ke lokasi.
“Saya senang sekali melihat kesiapan yang sangat cepat. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah ada yang mulai clearing. Gambar rencana sudah jelas, menunjukkan negara hadir untuk warga di bantaran rel,” ujar Maruarar Sirait.
- Kapasitas: Sebanyak 324 unit hunian akan dibangun untuk warga.
- Konsep: Hunian yang dibangun adalah hunian tapak, bukan rumah susun, untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
- Fasilitas: Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak-anak.
- Tenaga Kerja: Sebanyak 470 pekerja dari BUMN konstruksi (Hutama Karya, PP, dan WIKA) dikerahkan.
- Target Rampung: Pembangunan ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026.
Kerja sama ini tidak berhenti di kawasan Senen. Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN yang selama ini kurang termanfaatkan.
Selain lahan Angkasa Pura, pemerintah tengah membidik lahan milik PT KAI untuk menampung lebih banyak warga. Rencananya tim akan meninjau lahan milik PT KAI di Tanah Abang dan Kampung Bandan. Diperkirakan lahan milik PT KAI mampu menyediakan ruang untuk sekitar 500 unit hunian tambahan.
Keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) juga dibuka lebar untuk mempercepat pengerjaan fisik bangunan.
Penyelesaian Backlog Berbasis Data
Kepala BPS, Amalia Adininggar menekankan bahwa intervensi di Jakarta Pusat sangat strategis mengingat angka backlog (kekurangan) kepemilikan hunian di wilayah ini masih sangat tinggi.
Dengan pendekatan government-preneurship, kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh efisiensi birokrasi dalam menjawab persoalan sosial.
Segala perizinan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan proyek ini tidak terhambat kendala administratif.
Sinergi ini menunjukkan bahwa penggabungan kekuatan data, lahan BUMN, dan eksekusi cepat kementerian mampu menghasilkan solusi nyata dalam hitungan minggu.
Pembangunan 324 hunian di Senen adalah awal dari transformasi besar penataan kawasan kumuh di Jakarta. Target penyerahan hunian pada pertengahan Juni mendatang menjadi janji manis yang kini tengah dikebut pembuktiannya di lapangan.
Dengan semangat kolaborasi lintas instansi, wajah baru bantaran rel kini bukan lagi tentang ketidakteraturan, melainkan tentang lingkungan yang tertib, aman, dan memanusiakan penghuninya. (NR)
