Jakarta – Pemerintah akan mulai membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun. Proyek strategis ini dijadwalkan mulai berjalan pada 28 Januari 2026 dan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pembangunan tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan fluktuasi harga anak ayam umur sehari atau Day Old Chicks (DOC) yang kerap terjadi di lapangan.
“28 Januari insya Allah (groundbreaking). Doakan, 28 Januari 2026,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (22/1/2026).
Amran menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir harga DOC sempat melonjak signifikan. Pada bulan lalu, harga DOC bahkan mencapai Rp14.000 per ekor, jauh di atas harga normal yang biasanya berada di kisaran Rp9.000 per ekor. Pemerintah sempat melakukan intervensi dengan menurunkan harga menjadi Rp11.000 per ekor agar lebih terjangkau, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berdampak di tingkat peternak.
“Kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi jangka pendek. Karena itu, negara harus hadir melalui solusi permanen,” tegas Amran.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan pembangunan 12 unit pabrik peternakan ayam terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Fasilitas ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pabrik pakan hingga produksi DOC, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ayam serta telur secara berkelanjutan.
“Kita bangun 12 unit di seluruh Indonesia. Ini solusi permanen agar lonjakan harga DOC tidak terjadi lagi. Negara harus hadir, termasuk untuk menjaga ketersediaan daging dan telur melalui intervensi pasar,” lanjutnya.
Proyek ini juga menjadi bagian dari strategi besar hilirisasi pangan nasional serta upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai keberadaan peternakan terintegrasi akan memberikan kepastian pasokan sekaligus memperkuat ekosistem peternakan nasional.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini akan melibatkan BUMN sektor pangan, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Berdikari. Keduanya akan berperan dalam kegiatan hulu, sementara peternak rakyat tetap menjadi pelaku utama dalam budidaya ayam.
Pada tahap awal, klaster peternakan ayam pedaging dan petelur akan dibangun di sejumlah daerah, meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Jawa Timur.
Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan pasokan ayam dan telur di masing-masing wilayah. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG akan bertindak sebagai off taker, sehingga hasil produksi peternak memiliki kepastian serapan.
Pemerintah berharap proyek ini tidak hanya menstabilkan harga DOC dan produk unggas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan peternak di berbagai daerah. (An)
