Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh dan berdaulat.
Langkah strategis ini ditempuh melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat menerima pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memaparkan peta jalan diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah realistis dan taktis.
Upaya ini dilakukan dengan mengonsolidasikan kekuatan bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam BoP.
“Hal-hal yang dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memiliki motivasi serupa untuk membela Palestina,” ujar Gus Yahya di Istana Merdeka.
Ada beberapa poin utama yang menjadi fokus perjuangan Indonesia melalui Dewan Perdamaian tersebut:
- Konsolidasi Global: Menyatukan suara dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah agar langkah diplomasi lebih solid.
- Kemerdekaan Utuh: Mendorong kedaulatan Palestina secara penuh, bukan sekadar gencatan senjata sementara.
- Bantuan Kemanusiaan: Memprioritaskan penghapusan penderitaan rakyat di Gaza dan Tepi Barat.
- Prinsip Tanpa Tawar: Menjaga agar setiap kebijakan tidak merugikan kepentingan rakyat Palestina di lapangan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, yang turut hadir, menambahkan bahwa Presiden sangat waspada dalam mengambil keputusan. Indonesia dipastikan tetap memegang teguh amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
“Komitmen beliau adalah berjuang melalui Board of Peace untuk menghilangkan penderitaan rakyat di Gaza dan memastikan kedaulatan yang utuh,” kata Anwar Iskandar.
Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi para tokoh Islam untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, menyebut para pimpinan ormas memberikan dukungan moral dan penguatan agar diplomasi Indonesia tetap konsisten pada jalur kemerdekaan.(NR)
