Jakarta — Di tengah suasana khidmat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025 yang digelar Jumat (15/08/25) di Gedung Nusantara, Ketua DPR RI Puan Maharani melontarkan pernyataan tajam soal arah demokrasi Indonesia.
Dalam pidato kenegaraannya, Puan menyebut bahwa pemilu saat ini tak lagi semata ditentukan oleh “garis tangan”, melainkan juga oleh “campur tangan dan buah tangan”.
“Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan,” ujar Puan di depan forum kenegaraan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan, menyiratkan kritik terhadap praktik demokrasi yang dianggap semakin dipengaruhi oleh kekuatan uang, tekanan politik, dan transaksi kekuasaan.
Puan menekankan bahwa demokrasi sejatinya harus memberikan kesempatan setara bagi setiap warga negara, bukan hanya mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan atau modal politik.
“Kita harus membangun demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara,” lanjutnya.
Momentum Refleksi Demokrasi
Pidato Puan menjadi salah satu sorotan utama dalam Sidang Tahunan 2025, yang juga menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Acara ini dihadiri lebih dari 600 anggota MPR, jajaran menteri kabinet Merah Putih, serta mantan presiden dan wakil presiden.
Puan tak hanya menyampaikan kritik, tapi juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan otokritik dan evaluasi terhadap praktik demokrasi yang berkembang saat ini.
Ia menyebut bahwa proses demokrasi seharusnya tak dikendalikan oleh elite semata, tapi lahir dari kesadaran kolektif rakyat.
Masa Depan Politik Indonesia
Dalam akhir pidatonya, politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan ajakan untuk kembali ke esensi demokrasi yang berpihak pada rakyat.
Ia menyebutkan bahwa dialog harus tumbuh di segala lini kehidupan Masyarakat di balai desa, di dapur rakyat, hingga ke ruang sidang parlemen.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Bukan demokrasi hasil kesepakatan segelintir elite,” tegasnya.
Sidang ini menjadi refleksi penting menjelang pemilu lokal dan nasional berikutnya, sekaligus sinyal bahwa isu integritas demokrasi akan menjadi topik hangat dalam diskursus politik Indonesia ke depan.(YA)
Baca juga :
