Gugatan di MK bisa menentukan apakah dokter boleh saling mengadukan ke majelis yang memegang izin praktik.
Bayangkan Anda dokter jantung di sebuah kota. Pasien Anda banyak, hasil tindakan Anda baik, dan pasien yang dulu berobat ke luar negeri kini memilih Anda. Lalu suatu hari datang surat: Anda diadukan ke majelis disiplin. Pengadunya bukan pasien. Pengadunya pesaing Anda.
Skenario itu bukan khayalan. Itulah yang dipertaruhkan dalam perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, yang sebentar lagi diputus. Apa yang sedang diuji?
Pasal 305 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa yang berhak mengadukan dokter ke Majelis Disiplin Profesi (MDP) adalah pasien atau keluarganya. Para Pemohon ingin pintu itu diperluas untuk sejawat dokter, tenaga kesehatan, BPJS, hingga perusahaan asuransi.
Kedengarannya bagus: makin banyak yang mengawasi, makin aman pasien, bukan? Tidak sesederhana itu.
Dokter tetap bisa melapor.
Hal pertama yang perlu diketahui publik: sejawat yang peduli tidak dibungkam. Mereka bisa melapor ke komite medik rumah sakit, yang mampu membatasi kewenangan klinis seorang dokter saat itu juga. Mereka bisa memakai audit klinis, pelaporan insiden keselamatan pasien, MKEK, melapor ke Menteri Kesehatan, atau memberi tahu pasien langsung.
Yang dibatasi hanya satu: mengadu ke MDP. Mengapa? Karena MDP bisa mencabut STR dan SIP, alias “SIM”-nya dokter untuk bekerja. Sejak UU 17/2023, rekomendasi MDP bahkan menjadi syarat sebelum seorang dokter bisa diproses pidana atau digugat perdata (Pasal 308).
Jadi logikanya sederhana. Kalau tujuannya menyelamatkan pasien, ada banyak pintu yang lebih cepat. Kalau seseorang melewati semua pintu itu dan ngotot hanya ke MDP, yang dikejar kemungkinan besar bukan keselamatan pasien, melainkan berakhirnya karier dokter lain.
Keselamatan Dokter Penting
Kita sering mendengar “keselamatan pasien nomor satu”. Setuju. Tapi jangan lupa, dokter juga manusia. Dokter bisa dirundung, didiskriminasi, disingkirkan karena tidak masuk “lingkaran”, atau dijegal karena benci, iri, dan persaingan bisnis.
Dokter yang sibuk membela diri dari aduan pesaing tidak bisa fokus merawat pasiennya. UU Kesehatan sudah menjamin hal ini. Pasal 273 memberi tenaga medis hak atas pelindungan hukum dan pelindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk perundungan. Pasal 305 ayat (1) adalah pagar pelengkapnya.
“Kan bisa dituntut balik?”
Betul, pelapor yang beritikad buruk bisa digugat balik atau dipidana. Masalahnya, satu aduan saja bisa menyita satu sampai dua tahun hidup seorang dokter: biaya pengacara, sidang berkali-kali, nama tercemar di media. Pelapor tidak perlu menang untuk membuat kerusakan.
Membuktikan niat buruk juga hampir mustahil, karena pelapor cukup berkata, “Saya khawatir akan keselamatan pasien.” Dan sampai sekarang belum ada aturan khusus yang memberi sanksi bagi pelapor beritikad buruk yang berlindung di balik alasan keselamatan pasien.
Ibaratnya seperti mengangkat anak yatim. Niatnya mulia, tapi negara tetap mewajibkan lewat pengadilan, karena ada orang yang memakai niat “mulia” itu untuk tujuan jahat. Makin mulia alasannya, makin ketat pintunya perlu dijaga. Bukankah dulu aduan sejawat jarang?
Benar, di era MKDKI aduan dari sejawat hampir tidak ada. Namun dulu MKDKI bukan gerbang pidana; sekarang MDP adalah gerbang pidana. Godaan untuk memakainya sebagai senjata jauh lebih besar. Lagi pula, persaingan sering bersembunyi di balik pasien yang “dibisiki”, seperti kasus di Medan yang diceritakan saksi di sidang MK.
Bagaimana dengan privasi pasien? Ini yang sering terlupa. Rekam medis pasien adalah data pribadi spesifik yang dilindungi oleh UU Pelindungan Data Pribadi (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 67 UU 27/2022). Dokter yang tidak merawat pasien tidak berhak melihatnya tanpa izin dari pasien tersebut.
Kalau pasien memberi izin, ia sebenarnya bisa mengadu sendiri. Jadi perluasan ini tidak menambah perlindungan bagi pasien. Contoh nyatanya sudah ada. Dalam perkara ini, dugaan “tindakan berlebihan” atas seorang dokter anggota perhimpunan spesialis dibawa ke MDP tanpa ada satu pasien pun yang mengadu atau meminta second opinion seperti yang didalilkan. MKEK/PB IDI maupun MDP pun menyatakan tidak ada pelanggaran etik maupun disiplin.
Kalau pintu dibuka, apa akibatnya? Dokter akan saling lapor, bukan saling membina seperti amanat Sumpah Dokter dan KODEKI. Kepercayaan masyarakat makin turun, padahal 1–2 juta WNI sudah berobat ke luar negeri dengan devisa hilang Rp165–200 triliun per tahun.
Dokter jadi takut menangani kasus berat. Dokter inovatif dan dokter diaspora yang pulang ke tanah air jadi sasaran. MDP kebanjiran aduan, sehingga aduan pasien yang benar-benar dirugikan malah tertunda. Perusahaan asuransi pun bisa memakai MDP untuk menekan biaya.
Sekali pintu dibuka, sulit ditutup lagi. Ini yang paling perlu diingat: membuka perluasan Pasal 305 tanpa pagar yang kuat dan pintu yang tepat hampir pasti berujung bencana. Putusan MK bersifat final. Kalau perluasan disetujui begitu saja lalu mimpi buruk yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, kerusakannya sulit dipulihkan. Nama baik dokter yang telanjur rusak tidak bisa dikembalikan, dan kepercayaan masyarakat yang telanjur hilang butuh bertahun-tahun untuk dibangun lagi.
Padahal kepercayaan itu sekarang pun sudah rendah, terutama di kalangan menengah ke atas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengakui bahwa kita tidak bisa hanya mengaku layanan kita bagus kalau warga masih banyak berobat ke luar negeri.
Salah langkah dalam perkara ini bisa berakibat fatal. Menentukan siapa yang boleh mengadu adalah wewenang pembuat undang-undang, dan pilihan itu masuk akal. Semoga Mahkamah menolak permohonan ini. Karena pasien yang selamat butuh dokter yang juga aman. (AM)
Penulis : Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), FRACP, FRACGP, FCSANZ, FSCAI, FICLM, PhD — Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik; Konsultan Kardiologi Intervensi, RS Bethsaida, Tangerang.
