Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang ingin mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini telah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025), namun Tito menegaskan bahwa pihaknya tetap menerima peserta yang bergabung di tengah acara.
“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk,” ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa akan ada perbedaan dalam penilaian antara kepala daerah yang mengikuti retreat sejak awal dan mereka yang baru bergabung di tengah acara. Menurut Tito, dalam pembobotan kehadiran, peserta harus mengikuti setidaknya 90 persen dari seluruh kegiatan retreat agar dinyatakan lulus.
“Kita akan bedakan dengan sertifikatnya, yang 90 persen sertifikatnya lulus, yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam. Keputusan ini diambil sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” demikian pernyataan Megawati dalam surat tersebut.
Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju lokasi segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Namun, dalam perkembangan terbaru, indikasi bahwa para kader PDI-P akan tetap bergabung semakin kuat. Hal ini terlihat dari keberangkatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Magelang pada Sabtu (22/2/2025) untuk berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai penundaan retreat tersebut.
Saat ini, menurut data PDI-P, terdapat 55 kepala daerah dari partai tersebut yang masih menunggu arahan dari DPP terkait partisipasi mereka dalam retreat tersebut. (Hp)