Jakarta – Di balik megahnya menara-menara pencakar langit yang menghiasi Ibu Kota, tersimpan ironi yang menggerus mimpi jutaan warga.
Saat pembangunan gedung-gedung mewah terus melaju, permasalahan mendasar justru luput dari perhatian: jutaan rakyat Indonesia masih belum memiliki rumah layak.
Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyoroti fakta mengejutkan ini.
Menurutnya, ukuran kemajuan suatu bangsa bukanlah pada tingginya menara, melainkan pada terjaminnya hak dasar rakyat untuk memiliki hunian yang layak.
“Negara besar bukan karena menara, melainkan rakyat tidak terpaksa tidur di jalanan karena tak mempunyai rumah,” tegas Ibas, saat memperingati Hari Perumahan Nasional 2025 di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan.
Pernyataan Ibas ini seolah menampar realitas yang ada. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menunjukkan bahwa :
- 9,9 Juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia
- Mayoritas (78,87%) berada di perkotaan
- Angka itu belum termasuk 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni
Pembangunan Fisik vs. Kesejahteraan Rakyat
Ibas memandang bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik. Lebih dari itu, hunian adalah fondasi utama bagi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa.
Tanpa tempat tinggal yang layak, pertumbuhan anak-anak dan keluarga akan terhambat, menciptakan beban sosial jangka panjang.
“Negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua,” tambah Ibas, pada sambutannya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi, dari pemerintah pusat hingga daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil.
Pembangunan perumahan, menurutnya, bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan bersama.
Bonus Demografi: Berkah atau Bencana ?
Kondisi bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia juga menjadi perhatian utama.
Ibas mengingatkan populasi usia produktif yang melimpah bisa menjadi berkah, jika diimbangi dengan ketersediaan hunian yang layak.
Sebaliknya, jika masalah perumahan tak teratasi, generasi muda akan kesulitan berkembang, dan bonus demografi justru akan menjadi beban sosial yang berat.
“Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi,” ajaknya.
Penyelesaian masalah ini, kata Ibas, membutuhkan tata kelola yang kuat dan kolaborasi yang sinergis. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, ia berharap akan ada perluasan cakupan dan peningkatan kualitas program perumahan bagi seluruh rakyat. (YA)
