Kathmandu, Nepal – Badai amarah kini menyapu Kathmandu. Jalanan ibu kota Nepal, yang biasanya dipenuhi denyut kehidupan, kini digantikan oleh gelombang protes yang tak terbendung.
Kemarahan publik yang dipicu oleh kebijakan pemblokiran media sosial kini berubah menjadi krisis politik yang jauh lebih besar, bahkan setelah pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Pada Selasa siang waktu setempat, kemarahan yang membara itu menemukan sasarannya. Para pengunjuk rasa berhasil membobol gedung parlemen, simbol tertinggi kekuasaan.
Dinding-dinding luar gedung dicoret dengan grafiti anti-korupsi, jendela-jendela dihancurkan, dan beberapa ruangan sengaja dibakar.
Salah satu pengunjuk rasa, Mira Thapa, mengutarakan perasaannya kepada The Times of India dengan penuh emosi.
“Gedung ini tidak pernah cocok untuk kami,” ucapnya. “Membakarnya berarti kami bisa membangun sesuatu yang baru.”
Sentimen ini tidak hanya terbatas pada gedung parlemen. Kompleks Singha Durbar, yang merupakan pusat pemerintahan dan menampung kantor perdana menteri, juga menjadi target amuk massa.
Bahkan, kemarahan ini menyasar langsung ke rumah-rumah para pejabat.
The Times of India melaporkan, Menteri Luar Negeri Arzu Rana Deuba, istri mantan Perdana Menteri, ditarik keluar dari rumahnya dan dipukuli oleh kerumunan.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel juga menjadi korban, dikejar dan dipukuli di jalanan.
Bahkan, sebuah tragedi terjadi ketika Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Jhalanath Khana, tewas setelah rumahnya dibakar massa.
Melihat situasi yang semakin tak terkendali, helikopter militer dikerahkan untuk mengevakuasi para menteri dari rumah mereka di Bhaisepati.
Kekacauan Meluas, Militer Ambil Langkah
Kerusuhan ini tak hanya terjadi di pusat kekuasaan, melainkan juga meluas ke berbagai penjuru. Penjara-penjara dilanda kekacauan, dengan ratusan narapidana dilaporkan melarikan diri. Laporan BBC mencatat:
- 773 narapidana melarikan diri dari penjara di distrik Kaski.
- 127 narapidana berhasil kabur dari penjara Tulsipur.
Simbol-simbol lain juga menjadi sasaran amarah massa. Gedung-gedung seperti Hotel Hilton, kantor Kantipur Media Group, dan kompleks Mahkamah Agung dibakar, dalam aksi yang disebut sebagai “melawan simbol-simbol hak istimewa dan impunitas.”
Merespons situasi ini, militer Nepal akhirnya angkat bicara. Mereka menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab utama dalam menjaga hukum dan ketertiban.
Dalam sebuah pesan video yang dirilis di media sosial, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ashok Raj Sigdel menyampaikan pesan penting.
“Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga hukum dan ketertiban, memastikan persatuan nasional, dan tidak membiarkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda lebih banyak lagi,” ujar Jenderal Sigdel, seraya mengundang para pengunjuk rasa untuk memulai perundingan.
Protes yang awalnya menentang kebijakan pemblokiran media sosial kini telah menguak luka yang lebih dalam: kemarahan publik terhadap korupsi dan ketidakadilan.
Pengunduran diri perdana menteri tidak cukup untuk meredam amarah yang telah memuncak. Aksi kekerasan yang terjadi menunjukkan keputusasaan masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili oleh elite politik.
Kini, Nepal berada di persimpangan jalan. Tawaran dialog dari militer adalah langkah krusial. Akankah ini menjadi awal dari solusi, atau justru memicu eskalasi baru ?
Masa depan negara ini bergantung pada apakah kedua belah pihak dapat duduk bersama dan menemukan jalan keluar dari krisis yang telah menyebabkan kerusakan mendalam, baik secara fisik maupun sosial. (VT)
Baca juga :
