Riyadh, Arab Saudi — Arab Saudi segera memberlakukan undang-undang baru yang memungkinkan warga asing memiliki properti. Sebuah langkah yang dirancang guna menarik investasi & mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ini, yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2026, secara signifikan memperluas peluang bagi ekspatriat, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI), untuk berinvestasi di pasar real estat yang sedang berkembang pesat.
Kebijakan ini menjadi bagian integral dari Visi 2030 Arab Saudi, sebuah agenda reformasi yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak.
Dengan dibukanya keran kepemilikan properti bagi asing, pemerintah berharap dapat memicu gelombang investasi baru dan meningkatkan likuiditas di pasar perumahan.
Peluang Emas Diaspora Indonesia
Bagi WNI yang banyak bekerja atau menetap di Arab Saudi, kebijakan ini membuka kesempatan langka. Selama ini, kepemilikan properti oleh warga asing sangat dibatasi, dan hanya berlaku untuk tujuan bisnis atau investasi tertentu.
Kini, dengan aturan baru yang lebih fleksibel, ribuan WNI bisa mempertimbangkan untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal atau aset investasi jangka panjang.
Elias Abou Samra, CEO Rafal Real Estate Development mengungkapkan bahwa minat dari investor internasional meningkat drastis setelah pengumuman undang-undang ini.
“Pertanyaan dari investor internasional meningkat pesat,” ujarnya dikutip dari Arab News.
Ia memprediksi bahwa kebijakan ini akan memicu permintaan yang kuat untuk instrumen keuangan berbasis properti, dan meningkatkan transparansi pasar.
Sekuritas KPR: Alat Baru Tarik Dana
Di tengah lonjakan permintaan ini, pemerintah melalui Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC) juga meluncurkan sekuritas berbasis KPR (RMBS).
Ini adalah instrumen keuangan inovatif yang mengelompokkan pinjaman rumah menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan.
Hal itu memberikan cara baru bagi bank untuk mendapatkan dana, dan bagi investor untuk membeli properti secara tidak langsung.
Langkah ini, bersama dengan undang-undang kepemilikan baru, menciptakan ekosistem yang menarik dan stabil bagi investor.
S&P Global Ratings menyebut RMBS sebagai “tonggak penting” yang berpotensi membuka jalan bagi penerbitan sekuritas serupa di masa depan, yang pada akhirnya akan memperdalam pasar modal Saudi dan mengurangi ketergantungan bank pada deposito.
Kombinasi antara undang-undang kepemilikan baru dan instrumen keuangan inovatif seperti RMBS menciptakan sinyal yang jelas, bahwa Arab Saudi serius untuk membuka diri dan menyambut investor global, termasuk dari Indonesia, untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonominya yang transformatif.
Bagaimana RMBS Berfungsi ?
Dilansir dari Arab News, secara ringkas, RMBS bekerja dengan mengumpulkan ribuan pinjaman KPR dari bank menjadi satu “paket” besar. Paket ini kemudian dipecah menjadi obligasi atau sekuritas kecil yang dijual kepada investor.
Pembayaran bulanan dari para peminjam KPR inilah yang kemudian menjadi sumber pendapatan bagi pemegang obligasi.
Dengan cara ini, bank dapat mendaur ulang modal mereka untuk membiayai KPR baru, sementara investor dapat berpartisipasi di pasar properti tanpa harus membeli rumah secara langsung.
Apa Implikasinya bagi WNI ?
- Peluang Investasi: WNI yang memiliki dana lebih dapat berinvestasi langsung di properti, yang sebelumnya sulit dilakukan.
- Tempat Tinggal Jangka Panjang: Mereka yang berencana tinggal di Arab Saudi dalam waktu lama kini memiliki opsi untuk membeli tempat tinggal, bukan hanya menyewa.
- Akses ke Pinjaman: Dengan adanya RMBS, bank-bank akan memiliki lebih banyak likuiditas, yang bisa mempermudah proses pengajuan KPR bagi warga asing yang memenuhi syarat.
Transformasi ini lebih dari sekadar perubahan kebijakan properti, ini adalah undangan terbuka bagi warga dunia, termasuk diaspora Indonesia, untuk menjadi bagian dari masa depan Arab Saudi yang baru.
Dengan visi ekonomi yang berani dan instrumen finansial yang inovatif, Arab Saudi tidak hanya menjual properti, tetapi juga menawarkan saham dalam impian kolektifnya.
Bagi WNI yang telah lama mengabdi di tanah ini, kebijakan ini bukan sekadar peluang investasi, melainkan jembatan untuk membangun ikatan dan menancapkan akar yang lebih dalam di negara yang telah menjadi rumah kedua mereka. (YA)
Baca juga :
