Seoul, Korsel – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, menekankan bahwa agenda global untuk menstabilkan iklim dan mengelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.
Peringatan ini disampaikan Puan dalam forum tahunan ke-11 MIKTA Speakers’ Consultation 2025 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11/25).
Puan Maharani menjadi pimpinan parlemen pertama yang menyampaikan pandangan, dalam sesi bertajuk “The Role of Parliament in Ensuring The Just Energy Transition in the Era of AI and Climate Crisis.”
Ia secara tegas menyatakan bahwa transisi menuju energi bersih memiliki dimensi sosial dan politik yang sama pentingnya dengan aspek teknis.
Ia menggarisbawahi perlunya fokus pada isu fundamental global di tengah dinamika geopolitik saat ini.
“Perang dan persaingan geopolitik tidak boleh mengalihkan negara dari agenda global yang sebenarnya, yaitu menstabilkan iklim, memastikan transisi energi yang adil, dan menutup kesenjangan pembangunan,” ujar Puan dikutip dari Biro Media Parlemen.
Ancaman Ketimpangan Sosial
Mantan Menko PMK itu memperingatkan bahwa transisi energi yang tidak terkelola dengan baik, berpotensi besar memperdalam ketimpangan baik di dalam maupun antarnegara.
Ia mencontohkan dampak yang dirasakan masyarakat lokal, ketika kebijakan energi mengabaikan perencanaan sosial yang matang.
“Ketika industri bergeser, ekonomi lokal menderita. Ketika harga energi naik, masyarakat termiskinlah yang pertama merasakan dampaknya. Transisi yang mengabaikan masyarakat tidaklah adil dan dalam jangka panjang tidak akan berkelanjutan,” kata Puan.
Dalam konteks teknologi, Puan melihat pesatnya perkembangan AI sebagai pisau bermata dua.
Teknologi tersebut menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan dan mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Namun pada saat yang sama berisiko memperlebar jurang pemisah, antara negara-negara maju dan berkembang.
Parlemen & Tata Kelola AI
Menanggapi tantangan ini, Puan kembali menegaskan posisi Indonesia terkait regulasi teknologi global.
“Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara berkembang,” ucap Puan.
Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa parlemen memegang peran krusial, dalam memastikan transisi yang adil dan inklusif terlaksana.
Parlemen bertanggung jawab menetapkan kerangka kebijakan jangka panjang, menyusun regulasi, dan memastikan pendanaan transisi energi benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
“Kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendanaan untuk transisi menjangkau pekerja, pemerintah daerah, dan warga negara yang diminta beradaptasi,” tutur Puan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan para anggota parlemen untuk tetap mempertahankan kendali akuntabilitas manusia dalam penggunaan AI.
“Sebagai anggota parlemen, kita harus menetapkan batasan: bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, bagaimana bias dikelola, dan bagaimana akuntabilitas tetap berada di tangan manusia,” kata Puan.
Puan mengakhiri pernyataannya dengan mengajak negara-negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) untuk memperkuat kolaborasi dalam transfer teknologi, pendanaan, dan pengembangan energi terbarukan di negara berkembang.
“Transisi menuju energi yang lebih bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat, dan manfaatnya harus dibagi, bukan dipusatkan,” ucap Puan.
Di sela-sela acara, Puan juga menyempatkan diri menghadiri jamuan makan siang bersama Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-shik, dan Ketua Parlemen Australia.
Ia berharap forum MIKTA dapat terus berfungsi sebagai jembatan yang mendorong perdamaian dan kemajuan bersama. (YA)
